Indo 24

Segera Bahas Anggaran Dana Bencana

Ketua DPR Bambang Soesatyo

Jakarta 15/10 (Asatunews.co.id) — Terkait kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana yang terjadi dalam kurun waktu bulan Juli hingga Oktober 2018.

• Gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mencapai 7 skala ritcher menyebabkan ribuan rumah rusak dan 548 jiwa meninggal;

• Gempa berkekuatan 7,4 skara ritcher (SR), tsunami, dan likuifaksi yang terjadi Palu, Sulawesi Tengah yang merusak lebih dari 5000 bangunan dan 2.091 jiwa meninggal;

• Gempa yang terjadi di Situbondo Jawa Timur dengan kekuatan 6,3 SR menyebabkan 103 rumah rusak dan 3 orang meninggal dunia;

• Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara menyebabkan 17 korban meninggal dunia;

• Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 4 warga dinyatakan hilang terseret banjir;

• Gempa yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara dengan kekuatan 5,6 SR;

• Gempa di Maluku Barat Daya dengan kekuatan 5.4 SR;

• Gempa di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam dengan kekuatan 4,5 SR;

• Gempa di Lebak, Banten yang berkekuatan 5,2 SR;

Terutama terkait anggaran untuk dana bantuan korban bencana, anggaran peralatan pendukung mitigasi bencana, dan anggaran rekonstruksi bangunan, dan fasilitas di wilayah pasca bencana, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui
Badan Anggaran DPR RI dan Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas penganggaran dana penanganan bencana baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, agar Kemensos dan BNPB dapat melaksanakan tupoksinya tepat sasaran baik dalam memberikan informasi ataupun penanganan korban bencana.

“Mendorong Komisi V DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan audit peralatan dan alat pendeteksi bencana serta perangkat yang digunakan untuk memberikan informasi kondisi cuaca di Indonesia, serta alat pendeteksi bencana, yang masih berstatus layak, rusak, jumlah kekurangan alat yang dibutuhkan untuk diletakkan di sejumlah daerah rawan bencana yang belum terpasang alat pendeteksi bencana,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong Badan Anggaran DPR RI dan Komisi V DPR bersama BMKG untuk membahas anggaran pengadaan alat pendeteksi bencana dan maintenance, agar kedepannya BMKG dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih cepat kepada masyarakat, apabila akan terjadi bencana alam.

“Mendorong Komisi XI DPR meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengkaji bersama anggaran yang akan dialokasikan untuk bantuan dan pemulihan (recovery) daerah yang terdampak bencana,” tambahnya.

Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan BUMN pemasok energi, listrik, dan komunikasi untuk melakukan pengalokasian dana kesiapsiagaan untuk perbaikan fasilitas serta penyediaan sumber energi dan tenaga listrik pada wilayah terdampak bencana, demikian Ketua DPR. (*)

68 total views, 3 views today

Popular

To Top