Rumuskan Segera Daftar Inventaris Masalah RUU Pertanahan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo/PETROMAKS

Jakarta 9/10 (Asatunews.co.id) — Terkait pentingnya untuk segera dibahas RUU Pertanahan yang masuk daftar prioritas tahun 2018, yang disahkan pada Paripurna 5 Desember 2017 sebagai Lex specialis derogat lex generalis dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pimpinan DPR mendorong Komisi II DPR untuk segera merumuskan permasalahan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Perumusan DIM tersebut tidak akan mengubah asas dan prinsip dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), diharapkan dapat menambah dan menajamkan beberapa poin serta menyelaraskannya dengan kebutuhan masyarakat,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga menyatakan, pimpinan DPR mendorong Komisi II DPR bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengkaji persoalan yang sering menimbulkan konflik yaitu pendaftaran tanah, prioritas hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria termasuk mengenai kawasan pesisir, mengingat tanah memiliki fungsi ekonomi, fungsi sosial, politik, budaya, dan spiritual;

“Mendorong Komisi II DPR bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk merumuskan reforma agraria, yang bukan hanya soal sertifikasi tapi juga menyelesaikan konflik-konflik agraria, mengingat saat ini masyarakat kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya, salah satunya karena bukti kepemilikan tanah,” demikian Ketua DPR. []

58 total views, 2 views today