MK Uji UU Pembentukan Kab. Buton Selatan

Gedung Mahkamah Konstitusi (ilustrasi) ANTARA

ASATUNEWS.CO.ID– Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan untuk perkara pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.

“Agenda sidang hari Senin (21/5) pleno pengujian Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan untuk mendengarkan keterangan pihak Presiden dan DPR,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Sidang sebelumnya digelar Kamis (26/4) dengan agenda mendengar keterangan pemerintah dan DPR.

Akan tetapi, pihak pemerintah menyatakan belum siap memberikan keterangan, sedangkan pihak DPR juga memohon MK untuk menunda sidang.

Permohonan itu diajukan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan Muh. Basli Ali.

Pemohon mengajukan pengujian undang-undang terhadap lampiran UU a quo yang memuat peta wilayah dan penjelasan UU a quo yang menyatakan bahwa keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buton Selatan sekitar 509,92 kilometer persegi.

Permohonan uji materi itu dengan latar belakang status Pulau Kakabia yang masuk ke wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.

Menurut pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

ANTARA

274 total views, 1 views today