Mewaspadai Potensi Ketidakseimbangan Baru

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

INDONESIA bersama banyak negara lain sedang menyongsong ketidakseimbangan (disequilibrium) baru jika Amerika Serikat (AS) terus berperilaku ugal-ugalan dalam mengelola perekonomiannya.

Untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, Indonesia memang harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol. Sebab, dampak ketidakseimbangan baru akan menghadirkan beberapa dampak, yang langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman.

Bersyukur bahwa pemerintah telah berani menginisiasi langkah pertama dari upaya penyesuaian kebijakan itu dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor atau PPh Pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk. Termasuk dalam daftar barang yang PPh-nya dinaikkan itu adalah impor mobil-mobil eksotis berkubikasi besar dan barang mewah lainnya. Sudah barang tentu penyesuaian kebijakan itu tidak asal-asalan.

Pemerintah tetap mengalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri. Namanya juga penyesuaian dengan situasi dan kondisi, tentu saja penyesuaian kebijakan itu tidak berstatus harga mati. Kebijakan menaikkan PPh impor itu bisa diubah lagi jika situasinya sudah memungkinkan.

Jadi, bagi konsumen yang ingin membeli sedan eksotis, tas mahal, dan arloji super mewah, Anda tidak dilarang untuk belanja meski dengan risiko membayar belanjaan lebih mahal dari sebelumnya. Kalau ingin mendapatkan harga murah atau moderat, Anda hanya diminta menunda dulu sampai terwujudnya keseimbangan baru atau berakhirnya gejolak nilai tukar valuta.

Boleh jadi, penyesuaian kebijakan oleh pemerintah akan berlanjut dengan model pendekatan lain jika bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), meneruskan skenario mendongkrak suku bunga acuannya atau Fed Fund Rate (FFR) dan Presiden Donald Trump mengeskalasi perang dagang. Selain impor barang mewah dan komponen barang modal, Indonesia juga impor bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas pangan. Ada BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi. Demi menjaga daya beli masyarakat dan kondusivitas di tahun politik, pemerintah sudah berketetapan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Terhadap tarif dasar listrik, arah kebijakan pemerintah pun terlihat sama.

Sudah barang tentu Pertamina dan PLN harus bekerja keras menjaga likuiditas. Untuk memenuhi permintaan dalam negeri, Indonesia pun secara reguler impor belasan komoditas pangan, meliputi beras, gula, kedelai, tepung terigu, susu, jagung, gandum dan meslin, garam, minyak goreng, kentang, lada, mentega, telur, daging, hingga buah-buahan.

Per semester pertama 2018 belanja pangan impor bernilai USD8,18 miliar. Nilai ini mencerminkan lonjakan sebesar 21,64% dibanding semester pertama 2017. Dengan dolar AS yang kini terapresiasi, nilai belanja pangan impor sudah pasti mengalami pembengkakan. Itulah beberapa risiko yang tak bisa dihindari Indonesia dan juga sejumlah negara lain,akibat gejolak nilai tukar atau lonjakan kurs dolar AS.

Penguatan nilai tukar dolar AS yang ekstrem itu biasanya merusak keseimbangan neraca transaksi berjalan, neraca pembayaran, neraca perdagangan, dan juga neraca jasa. Masalah inilah yang harus dikelola dengan sangat hati-hati melalui penyesuaian kebijakan. Penyesuaian kebijakan menjadi keharusan bagi Indonesia guna meminimalkan kerusakan akibat gejolak nilai tukar valuta dan ekses perang dagang dua raksasa ekonomi, AS versus China.

Seperti sudah diketahui bersama, Fed berencana masih akan menaikkan FFR hingga paruh pertama 2019. Sementara itu, Presiden Trump sudah mengambil ancang-ancang mengeskalasi perang dagang AS dengan China. Sabtu (8/9) pekan lalu Trump sudah menegaskan bahwa dia akan menaikkan tarif produk dari China menjadi USD267 miliar dolar AS, dari skenario sebelumnya yang USD200 miliar. China tak tinggal diam. Beijing menyatakan akan membalas skenario Trump itu walaupun dengan risiko perdagangan global menjadi semakin tidak kondusif.

Ugal-ugalan

Langkah The Fed untuk terus mendongkrak FFR dan tindakan Trump mengeskalasi perang dagang dengan China mendorong perekonomian global menuju ketidakseimbang an baru. Dan, ketika dunia melihat bahwa dua raksasa ekonomi itu sulit menemukan kompromi, perekonomian global kini sedang menyongsong ketidakseimbangan baru itu. Dengan menaikkan FFR secara berkelanjutan, The Fed secara tidak langsung menarik valuta dolar AS dari pasar uang di sejumlah negara berkembang. Untuk memelihara momentum dan mencegah panik di pasar, otoritas moneter sejumlah negara, termasuk Indonesia, harus mampu menyediakan dolar AS sejumlah yang diminta pemilik dana dan investor.

Prinsipnya, likuiditas dolar AS tidak boleh kering-kering amat walaupun dengan biaya pengadaan yang lebih mahal. Berapa pun besaran atau volume yang diminta pemilik dana atau investor, otoritas moneter harus mengupayakan ketersediaan dolar AS di pasar. Selain itu, negara dengan model perekonomian seperti Indonesia pun harus mengeluarkan lebih banyak daya dan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat domestik seperti belanja pengadaan BBM dan komoditas pangan. Ketika nilai impor membengkak dan nilai ekspor menciut, itulah ketidakseimbangan yang harus diseriusi. Apalagi jika beban itu masih harus ditambah dengan kewajiban membayar utang luar negeri yang jatuh tempo.

The Fed mendongkrak FFR untuk menjaga momentum per tumbuhan sekaligus menyehatkan likuiditas di AS. Sedangkan perang tarif yang dilancarkan Trump bertujuan menyehatkan neraca perdagangan AS dengan semua mitranya. Jangan lupa, Trump juga mengancam produsen mobil dari Eropa dengan rencana menaikkan tarif impor.

Namun, dua skenario ini dinilai sebagai perilaku ugal-ugalan AS dalam mengelola perekonomiannya. Trump sendiri tidak sepakat dengan skenario The Fed. Sebab, patokan kurs dolar AS terhadap sejumlah valuta lainnya tidak mencerminkan fundamental ekonomi AS yang sebenarnya. Artinya, nilai tukar dolar AS se karang ini tidak mencerminkan kejujuran, tetapi levelnya dipaksakan.

Sementara itu, para ekonom di sekitar Trump pun tidak semuanya setuju dengan inisiatif perang tarif ala Trump. Skenario The Fed menaikkan FFR secara berkelanjutan tidak hanya menyebabkan keringnya likuiditas valuta dolar AS di negara berkembang, tetapi juga menyebabkan durasi gejolak nilai tukar jauh lebih lama dan sulit diperkirakan. Sedangkan aksi Trump melancarkan perang tarif akan mendorong dunia kembali pada perilaku proteksionistis untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional masing-masing. AS mendorong dunia untuk merusak kesepakatan global tentang mekanisme perdagangan global yang tertuang dalam aturan main Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Namun, pada akhirnya, AS akan menerima getahnya sehingga, cepat atau lambat, The Fed dan Trump harus berhenti berperilaku ugal-ugalan. Ketika perbankan dan pasar uang AS mengalami kelebihan likuiditas yang ekstrem, The Fed pada akhirnya akan dipaksa untuk memosisikan FFR pada level yang realistis. FFR yang terlalu tinggi berpotensi membunuh industri AS karena berkonsekuensi pada turunnya daya saing produk AS di pasar ekspor. Lalu, ketika aksi Trump melancarkan perang tarif dibalas oleh mitra dagang, persoalannya akan menjadi sangat serius. Trump harus berhadapan dengan aspirasi konsumen dan industri di dalam negerinya sendiri.

Sebagian kebutuhan konsumen AS dipenuhi oleh produk impor. Sebaliknya, AS juga ekspor sejumlah produk. Tidak ada yang tahu sampai kapan AS akan berperilaku ugal-ugalan seperti sekarang. Namun, komunitas internasional mencatat bahwa ada kegelisahan di AS akibat sepak terjang Trump. Pemerintahan Trump diketahui tidak solid karena rongrongan dari orang-orang di sekitar Presiden AS itu. Trump dinilai tidak kredibel dan cenderung ngawur. Walau pun tidak mudah, sudah muncul semangat untuk mengoreksi gaya Trump memerintah. []

Sumber Warta: http://koran-sindo.com/page/news/2018-09-12/1/3/Mewaspadai_Potensi_Ketidakseimbangan_Baru

31,861 total views, 1 views today