Mengejar Ketertinggalan, Mewujudkan Pemerataan

Oleh: Bambang Soesatyo (Ketua DPR RI/ Wakil Ketua Kadin Indonesia)

AMBIVALEN, tidak proporsional dan cenderung menyesatkan; itulah yang bisa dimaknai dari sikap sejumlah kalangan yang menyalahkan pemerintah karena terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pun menyedihkan karena esensi kritik-kritik itu bertolakbelakang dengan apresiasi publik yang mulai merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur saat ini.

Bagi para praktisi bisnis, akselerasi pembangunan infrastruktur saat ini merupakan upaya mengejar ketertinggalan Indonesia jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Sedangkan bagi masyarakat kebanyakan, terutama di luar Jawa, pembangunan infrastruktur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua serta Nusa Tenggara Barat dan Timur (NTB-NTT) adalah upaya dan kerja negara mewujudkan pemerataan pembangunan.

Ketika memulai masa kepresidenannya, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa pemerintahannya menerapkan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris. Sesuai karakter geografis negara, visi Indonesiasentris tentu saja diawali dengan kerja negara melengkapi pulau-pulau lain di luar Jawa dengan ragam infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Jelas bahwa ada tujuan sangat strategis yang ingin dicapai ketika pemerintah bersikukuh terus membangun infrastruktur seperti jalan, jaringan rel kereta api, pelabuhan, tol laut, bandar udara, meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga realisasi proyek Palapa Ring timur-barat.

Semua proyek infrastruktur itu bertujuan menghubungkan pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya terisolasi agar bisa terkoneksi dengan daerah lain, demi terwujudnya kontinuitas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Inilah nilai tambah paling utama dari akselerasi pembangunan infrastruktur itu. Jadi, bukan asal membangun.

Sudah barang tentu semua infrastruktur itu menjadi faktor pendukung aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, budaya hingga aktivitas ekonomi, utamanya melancarkan lalu lintas barang dan jasa. Untuk keperluan itu, tidak mungkin mengharapkan inisiatif swasta membangun jalan atau pelabuhan. Sebab, pijakan investasi swasta selalu tepat guna dan tepat waktu agar penanaman modal itu pasti menguntungkan.

Memang begitu yang dikatakan teori ekonomi. Akan tetapi, mengelola pembangunan negara tidak bisa semata-mata berpijak pada teori ini-itu. Maka, mau tak mau, negara harus lebih dahulu maju sebagai perintis. Kalau pemerintah takut dan ragu, atau juga harus selalu berorientasi mencari untung, infrastruktur di negara ini pasti akan sangat minim.

Di masa lalu, Indonesia punya program yang disebut pelayaran perintis dan penerbangan/angkutan udara perintis. Semuanya dilakukan oleh negara dengan tidak berorientasi pada laba. Kalau sekarang negara berperan sebagai perintis yang mengakselerasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air, salahnya dimana?

Sebagaimana lazimnya, pembangunan negara selalu dilandasi oleh kebijakan politik. Dan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, ditetapkan bahwa Indonesiasentris menjadi orientasi pembangunan nasional. Dengan orientasi pembangunan seperti itu, konsekuensinya cukup jelas.

Tidak cukup dengan keberanian politik, tetapi juga keberanian menanggung risiko. Mulai dari risiko pembiayaan, risiko waktu hingga risiko ekonomis lainnya. Tetapi, bukankah memperhitungkan dan menanggung risiko itu halal, sehingga tak perlu takut berlebihan.

Kebutuhan Daerah

Keberanian politik mengakselerasi pembangunan infrastruktur itu sudah ditunjukan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan infrastruktur menargetkan tercapainya penurunan biaya logistik dari 23,5% ke 19%. Target ini coba diwujudkan melalui penyediaan 2.650 kilometer jalan, pembangunan 3.258 kilometer jalur kereta api, pengembangan 24 pelabuhan, pembangunan 15 bandara baru serta ketahanan energi melalui penyediaan 35.000 MW listrik, pembangunan kilang minyak baru, dan penyediaan layanan broadband di seluruh penjuru tanah air.

Sebagian proyek infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 itu sudah memasuki tahap realisasi. Ada yang sudah selesai, lainnya masih dirampungkan. Tercatat di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi 27 proyek, di Maluku dan Papua 13 proyek, di Sumatera 61 proyek, dan sejumlah proyek di NTB serta NTT.

Realisasi semua proyek itu pasti menghadapi kendala dan juga risiko pembiayaan. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah pembebasan tanah. Sedangkan risiko pembiayaan mulai terlihat belakangan ini, terutama sejak terjadinya gejolak nilai tukar valuta, khususnya depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Lalu, apakah program pembangunan infrastruktur yang digagas pemerintah itu harus dipersalahkan hanya karena rupiah mendadak terdepresiasi?

Mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan depresiasi rupiah saat ini terkesan tidak proporsional. Bukankah semua proyek itu telah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya. Benar bahwa ada dampak dari depresiasi rupiah terhadap pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Karena adanya dampak itulah pemerintah melakukan penyesuaian di sana-sini, termasuk menunda realisasi puluhan proyek yang terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tetapi, penyesuaian-penyesuaian yang wajar seperti itu jangan dijadikan alasan untuk menilai rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan yang ngawur. Kalau gejolak nilai tukar tidak terjadi sekarang, apakah pembangunan infrastruktur juga akan tetap dinilai ngawur?

Hampir lebih dari dua dekade lamanya sejumlah ekonom atau pakar, bahkan juga para praktisi bisnis melihat, menilai hingga mengeluhkan minimnya ragam infrastruktur di dalam negeri. Dan, selama itu pula, persoalan infrastruktur hanya diomongkan, didiskusikan atau diseminarkan. Tak pernah ada yang mau dan berani mengambil inisiatif untuk memulai pembangunannya. Kalau sekarang ada yang cenderung menyalahkan inisiatif pembangunan infrastruktur, mereka ambivalen.

Sudah menjadi fakta betapa tertinggalnya Indonesia dibanding banyak negara lain. Banyak potensi daerah tidak bisa dimaksimalkan nilai tambahnya akibat minimnya infrastruktur. Jangankan daerah lain, Jakarta sebagai megapolitan pun sangat terlambat dalam merespons kebutuhan angkutan massal.

Baru empat tahun lalu proyek mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) mulai dikerjakan. Padahal, perencanaannya sudah dibuat sekitar 25 tahun lalu. Selain Jakarta, lihat juga keterlambatan infrastruktur kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Amati juga ketimpangan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa. Untuk rentang waktu yang sangat lama, jalan bebas hambatan (Tol) hanya ada di beberapa provinsi atau kota di Jawa. Kota dan provinsi lain di luar jawa bahkan tak pernah tahu kapan bisa dilengkapi dengan infrastruktur serupa. Maka, jalur jalan Trans Sumatera, Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi patut dimaknai sebagai upaya negara mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Inisiatif pemerataan pembangunan itu sudah direalisaikan. Karena belum seluruhnya rampung, suarakanlah kritik yang proporsional dan juga tidak menyesatkan. Proyek-proyek infrastruktur itu sangat dibutuhkan oleh semua daerah, sehingga tak layak untuk dipersalahkan. Bukankah Indonesia sedang mengejar ketertinggalan infrastruktur? []

Artikel ini sebelumnya dimuat di Koran Sindo dan Sindonews dengan judul asli Mengejar Ketertinggalan, Mewujudkan Pemerataan, Senin 8 Oktober 2018 https://nasional.sindonews.com/read/1344386/18/mengejar-ketertinggalan-mewujudkan-pemerataan-1538958855

7,790 total views, 561 views today