Lakukan Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Buruh Migran

Ketua DPR Bambang Soesatyo (BREAKINGNEWS)

Jakarta 8/10 (Asatunews.co.id) — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui Komisi I DPR, Komisi II DPR, dan Komisi IX DPR meminta Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Migrant Care untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi data dan melakukan pemutakhiran data agar hak buruh migran dalam Pemilu 2019 dapat tersalurkan dengan baik dan untuk ditetapkan sebagai pemilih yang sah oleh KPU.

Penegasan Ketua DPR ini terkait perbedaan jumlah data buruh migran Indonesia antara Migrant Care yang menyatakan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri berjumlah 2.049.791 (5/9) dan data Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berjumlah 2.025.344 (16/9).

“Pimpinan DPR mendorong Komisi I DPR meminta Pokja Pemilu Luar Negeri berkoordinasi dengan Kedutaan Besar di negara tujuan buruh migran untuk aktif mendata WNI yang tinggal di negara tersebut, serta melakukan sosialisasi dan pembukaan posko yang dapat memberikan informasi dan kemudahan bagi buruh migran agar dapat melaksanakan haknya untuk memilih,” kata Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mengungkapkan, pimpinan DPR melalui Komisi II DPR meminta KPU untuk selalu selektif dan teliti dalam perbaikan jumlah data pemilih baik pemilih dalam negeri maupun luar negeri, agar tidak terdapat data pemilih ganda di Pemilu 2019, serta untuk memastikan buruh migran yang memiliki hak pilih tapi belum terdaftar. []

199 total views, 1 views today