Global

Lakukan Kerja Sama untuk Mendeteksi WNI Tergabung ISIS di Suriah dan Irak

Bambang Soesatyo (BIRO PEMBERITAAN DPR RI)

Jakarta 9/11 (Asatunews.co.id) — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika/ASPASA (Direktorat Timur Tengah) untuk melakukan kerja sama dengan negara Iran, Irak, Suriah, dan Turki, guna mendeteksi adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak.

Penegasan ini terkait data intelijen yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebutkan terdapat 700 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak, dan 70 orang di antaranya ditangkap di Filipina.

“Mendorong Kemenlu bekerja sama dengan otoritas Irak dan Suriah untuk memastikan keikutsertaan WNI yang tergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak, dan mengupayakan agar WNI yang bergabung tersebut untuk kembali kepada pemahaman Pancasila dan menyadari kekeliruannya, dan kembali ke tanah air untuk bersama membangun di negara sendiri,” kata Bamsoet dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Pimpinan DPR, menurut politisi Partai Golkar dari Dapil VII Jateng ini, juga memberikan dorongan kepada Kemenlu Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada WNI yang ditangkap di Filipina.

Dorongan juga diberikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengimbau para pemuka agama untuk memberikan ceramah/tausiah yang berisikan materi perbandingan tentang paham mazhab yang ada di Indonesia dikaitkan dengan rasa nasionalisme.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi diminta untuk memperketat setiap WNI yang ingin melakukan perjalanan ke wilayah yang sedang terjadi konflik (seperti di Suriah).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) agar melakukan upaya-upaya pencegahan atau tindakan preventif terhadap radikalisme dan terorisme, guna mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan meminimalisir terjadinya tindakan terorisme.

“Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian melalui Cyber Crime Bareskrim untuk melakukan patroli siber dan menindak pihak-pihak yang mengunggah konten radikalisme maupun terorisme di media sosial ataupun situs-situs yang mengandung radikalisme,” tambahnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga memberikan dorongan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama BNPT melakukan kajian kurikulum untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme di dunia pendidikan (sekolah dan universitas), seperti memasukkan materi dan kegiatan bela negara.

Koopssusgab TNI (Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU), BIN, dan Kepolisian RI (Detasemen Khusus 88 Antiteror/Densus 88) untuk meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan keamanan diseluruh wilayah Indonesia terhadap ancaman radikalisme dan gerakan terorisme.

“Mengimbau kepada seluruh WNI untuk berperan aktif bersama-sama memerangi pergerakan radikalisme dan terorisme dengan cara tidak mudah terbujuk rayu ajakan yang menjanjikan kehidupan layak di negara konflik dan segera melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang,” demikian Ketua DPR. []

114 total views, 9 views today

Popular

To Top