Ketua DPR Tegaskan RUU KUHP Tidak Mengurangi Keberlakuan UU Pidana Khusus

Ketua DPR Bambag Soesatyo DETIK

ASATUNEWS.CO. ID — Ketua DPR Bambang Soesatyo merespon penolakan dimuatnya kembali dalam RUU KUHP pasal yang mengatur tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, hak asasi manusia berat, pencucian uang, dan narkotika, serta meragukan jaminan dari pemerintah dan DPR untuk tidak melemahkan pemberantasan korupsi.

Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (5/6/2019) Bamsoet menjelaskan bahwa saat ini DPR dan Pemerintah tengah menyusun sistem hukum (criminal justice system), dalam hal ini membuat kodifikasi pasal-pasal hukum pidana yang ada dan tersebar di berbagai aturan hukum positif yang ada ke dalam satu buku hukum, sehingga pemuatan kembali pasal-pasal yang mengatur tindak pidana khusus tersebut tetap akan dilaksanakan oleh lembaga yang diatur dalam UU masing-masing.

“RUU KUHP dalam ketentuan peralihan akan menjelaskan pelaksanaan dari pasal-pasal tindak pidana khusus yang ada, tidak akan menghilangkan atau mengurangi keberlakuan UU yang sudah secara khusus mangatur tindak pidana khusus,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mengimbau masyarakat untuk memberikan masukan yang positif agar dalam pembahasan RUU KUHP dapat terlaksana sesuai dengan target yang sudah di tetapkan. (**)

392 total views, 1 views today