Global

Ketua DPR Sampaikan Belasungkawa atas Dieksekusinya TKI asal Majalengka

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (KUMPARAN)

Jakarta. 31/10 (Asatunews.co.id) — Terkait eksekusi mati yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Tuti Tursilawati pada (29/10), Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang telah ditinggalkan dan menyampaikan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

“Mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal memprotes eksekusi yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi tanpa ada pemberitahuan, serta meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk meninjau ulang rencana pemberangkatan TKI ke Arab Saudi,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Politisi Partai Golkar dari Dapil VII Jateng ini juga mendorong Kemenlu, Kemnaker, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care Indonesia, dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk selalu memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi TKI yang bermasalah dengan hukum setempat secara maksimal.

“Mendorong Kemnaker dan Kemenlu untuk dapat memberikan pembelaan dan negosiasi yang maksimal agar TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi mendapat keringanan hukuman atau dapat dibebaskan dari hukuman mati,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga menyebutkan, pimpinan DPR mendorong Kemnaker dan BNP2TKI mewajibkan PJTKI bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pembekalan yang maksimal baik dalam hal bahasa, keterampilan, pengetahuan tentang hukum di negara tujuan, dan cara bersikap, serta pengarahan apabila mendapatkan masalah saat bekerja kepada TKI yang akan diberangkatkan ke negara tujuan.

Kemnaker dan BNP2TKI juga diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap PJTKI agar TKI yang dikirim telah memenuhi kriteria dan standar yang sesuai dengan Negara tujuan.

Kemnaker pun diharapkan untuk memperluas pembuatan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Negara-Negara tujuan, agar dapat memperkuat pengawalan keamanan bagi TKI oleh Pemerintah Indonesia di Negara-Negara tersebut.

“Kemenlu melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Kemnaker, bersama BNP2TKI agar terus melakukan negosiasi bilateral ke Negara-Negara tujuan TKI agar dapat tercipta sistem tata kelola dan perlindungan TKI yang lebih baik,” demikian Ketua DPR. []

128 total views, 3 views today

Popular

To Top