Indo 24

Ketua DPR Dorong Pemerintah dan Masyarakat Koordinasi dan Sinergi Menanggulangi Bencana

BIRO PEMBERITAAN DPR RI

Jakarta 29/10 (Asatunews.co.id) — Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Oktober 2018 menunjukkan terjadi 1999 bencana di Indonesia sepanjang tahun 2018 , yang menimbulkan 3.548 orang meninggal dunia dan hilang, 13.112 orang luka-luka, 3,06 juta jiwa mengungsi dan terdampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah rusak ringan, serta ribuan fasilitas umum rusak.

Merespon hal ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menanggulangi bencana, mengingat multidisiplin, multisektor, multidimensi, dan multikomplek seluruh kementerian dan lembaga serta masyarakat diperlukan untuk penanganan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama para pakar untuk meningkatkan proses pembangunan dan penataan ruang di daerah rawan gempa, sehingga kesiapan menghadapi bencana dapat lebih matang serta memperkecil risiko jumlah korban jiwa dan kerugian materi,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, agar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membuat pemetaan terhadap potensi terjadinya bencana di wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih awal.

“Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BMKG untuk berkoordinasi terkait basis informasi yang digunakan oleh BMKG dalam menyebarkan informasi peringatan early warning system kepada masyarakat yang berada di wilayah berpotensi bencana selain melalui media cetak, siber, dan siaran, juga dapat melalui SMS broadcast,” tambahnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) bersama BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menggiatkan sosialisasi simulasi evakuasi gempa secara rutin dan terus menerus, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik, sehingga hal ini dapat menjadikan seluruh masyarakat lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi gempa, mengingat upaya pertolongan terhadap diri sendiri mencapai 34.9% (data BNPB).

“Mendorong Pemerintah untuk segera melengkapi dan memperbaiki peralatan atau sistem pendeteksi dini (early warning system) bencana untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi,” jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memberikan dukungan anggaran kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BMKG, dan BNPB dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy dan perawatan (maintenance) seluruh early warning system, serta memperbaiki dan mengganti buoy-buoy yang rusak di seluruh perairan Indonesia, terutama di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami, mengingat buoy merupakan salah satu teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia.

“Mendorong BNPB dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir,” kata Ketua DPR, yang juga meminta BMKG dan BPBD bersama dengan masyarakat untuk melakukan perawatan terhadap peralatan early warning system agar alat tetap dapat berfungsi dengan baik untuk jangka waktu yang lama. [**]

122 total views, 3 views today

Popular

To Top