Kaji dan Segera Tetapkan Aturan Perlindungan Saksi Ahli, Aktivis dan Jurnalis

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BACA)

Jakarta 5/10 (Asatunews.co.id) —Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pimpinan DPR melalui Komisi IV DPR, dan Komisi VII DPR meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera mengkaji dan menetapkan aturan mengenai Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLLAP) atau perlindungan bagi saksi ahli, aktivis, dan jurnalis dari kriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan hidup (SLAAP).

“Hal ini sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Penegasan Ketua DPR ini terkait dorongan masyarakat kepada Pemerintah untuk menetapkan aturan anti Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLLAP).

“Mendorong Komisi III DPR meminta lembaga peradilan untuk dapat menyelesaikan konflik lingkungan dan agraria yang berjumlah 302 kasus di tahun 2017 dan 163 orang mengalami kriminalisasi (data dari Walhi) serta memberikan kepastian hukum bagi pegiat lingkungan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan,” demikian Ketua DPR. ()

273 total views, 2 views today