17
Sen, Mei
302 New Articles

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Hati-hati Penerapan Kebijakan Turunkan Harga Gas

Anggota Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (DPR RI GOID)

Parlemen
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 3/4 --  Pelaksanaan kebijakan penurunan harga gas harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti pendapatan produsen minyak dan gas bumi (migas) untuk mendukung investasi kegiatan pencarian migas. Pasalnya, saat ini harga minyak sedang menurun. Pemerintah perlu hati-hati dalam menerapkan kebijakan penuruan harga gas mengingat kondisi perekonomian sedang melambat.

"Saat ini harga minyak dunia rendah. Jangan sampai kebijakan ini membuat investor hulu migas tidak berniat untuk mengembangkan lapangannya. Ke depan kita akan rugi banyak," kata Anggota Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Sugeng menyebutkan, skema penurunan harga gas industri menjadi enam dolar AS per MMBTU dengan menekan harga gas di hulu berkisar 4-4,5 per MMBTU. Selain itu, biaya transportasi dan distribusi diturunkan antara 1-1,5 per MMBTU

Ia mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan itu secara menyeluruh. Biaya-biaya yang harus ditanggung pelaku usaha migas masuk sebagai pendapatan negara harus dievaluasi lagi, misalnya sewa barang milik negara, pajak dan lain-lain.

Selain itu, lanjut dia, harus ada evaluasi pemberian subsidi ke hilir agar industri berkembang yang pada akhirnya memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi nasional. ***