17
Sen, Mei
303 New Articles

Sejumlah Program Pendidikan Harus Disesuaikan dengan Kebijakan Saat Pandemi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Politik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 3/5 -- Sejumlah program pendidikan nasional harus segera diasesmen menyeluruh agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19.

"Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema 'Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi' yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Senin, (3/5/2021).

Dalam diskusi tersebut, hadir pula   anggota MPR RI (F-PKB) Syaiful Huda dan pengamat pendidikan Indra Charismiadji sebagai narasumber.

Menurut Lestari, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu, antara lain infrastruktur dan teknologi; kebijakan, prosedur dan pendanaan; kepemimpinan, masyarakat, dan budaya; serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. 

Refocusing sejumlah isu itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dimaksudkan untuk
melihat kebutuhan setiap ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

Empat fokus program Merdeka Belajar, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan. 

Kemendikbudristek, ujar Rerie, harus secepatnya membuat kategori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi. Di antaranya, daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang, dan lemah dalam hal jaringan.

Secara umum, tegasnya, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional di masa pendemi ini terkait faktor  geografis, tata kelola, dan regulasi. Oleh karena itu, harus ditemukan cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat. Sebab, lanjutnya, pendidikan termasuk sektor yang paling terdampak.  Saat ini sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh.

Kondisi tersebut, tambah Rerie, sudah berjalan lebih dari satu tahun sehingga kita menghadapi ancaman learning loss, karena pengetahuan yang sudah dikuasai para pelajar hilang akibat pola belajar yang berubah.

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB  Syaiful Huda berpendapat, pandemi Covid-19 membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan kita masih banyak menghadapi masalah. Sekolah di Tanah Air  masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV, dan kelengkapan sarana.

Dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional kita, menurut Huda, para pemangku kepentingan seharusnya bisa membuat program yang lebih tepat sasaran.

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji berpendapat, learning loss sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19. Mengutip Bank Dunia, ia mengungkapkan bahwa anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional, artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibacanya. 

"Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia," ungkapnya.

Ia berharap, Mendikbudristek yang berasal dari komunitas digital mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya, dan ilmu pengetahuan.***