17
Sen, Mei
305 New Articles

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

Jakarta  10/5 -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid  mengapresiasi Putusan MA yang membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hidayat  mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi segera menindaklanjuti putusan tersebut,   agar ke depannya tidak lagi membuat aturan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. 

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan

Jakarta  12/5 -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk mengkaji kembali rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan itu dapat  menghambat pertumbuhan ekonomi di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

Jakarta 11/5-- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta  pemerintah  melobi Kerajaan  Arab Saudi, setelah Kementerian Haji dan Umrah negara tersebut menyatakan akan membuka pelaksanaan ibadah haji 2021 untuk warga dari luar Arab Saudi.  

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan

Jakarta  10/5 -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk memperkuat kajian sebelum mengambil berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa kali kelompok masyarakat memenangkan gugatan atas kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Jakarta 10/5 -- Informasi yang berubah-ubah terkait satu kebijakan menghasilkan kebingungan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 menjelang Idul Fitri 1442 H. Perbaikan pola komunikasi harus segera dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

Malang 9/5 --- Wakil Ketua MPR  dan Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Ahmad Basarah melakukan kunjungan kerja meninjau lokasi gempa di Kecamatan Ampel Gadung, Malang, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (8/4/2021).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Bali 10/5 --- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hanya akan ada penambah ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945 dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945. 

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan

Jakarta 9/5-- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pelarangan mudik lebaran tahun ini. Pasalnya, tetap terjadi lonjakan mudik lebaran di beberapa daerah, bahkan viral video yang menggambarkan ratusan pemudik menerobos aparat di Karawang, Jawa Barat pada Jumat (7/5/2021).

Artikel Selanjutnya...