Asatunews.co.id
ASATUNEWS - Dari Sumber Tepercaya
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid
JAKARTA (12/6) -- Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembilan bahan pokok (sembako) dan sekolah/jasa pendidikan akan makin membenani rakyat. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta menghentikan wacana pemberlakuan PPN pada sembako dan pendidikan dengan mencabut revisi undang-undang (UU) perpajakan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
BOGOR (11/6) -- Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, dalam orasi ilmiahnya di Sidang Senat Terbuka Penetapan Gelar Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, menegaskan perlunya sekali lagi amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menghadirkan haluan negara. "Haluan negara dibutuhkan agar arah pembangunan nasional berjalan baik, terencana, dan berkesinambungan," tegas Megawati.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
ACEH (11/6) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlu adanya terobosan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah untuk lebih memasifkan vaksinasi Covid-19. Sebagaimana dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat, memperbolehkan warganya yang sudah menerima vaksin untuk tidak memakai masker saat beraktifitas di luar rumah. Sehingga bisa mendorong lebih banyak warga agar mau divaksinasi.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, pers sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi diseminasi informasi bagi publik dan MPR RI sebagai rumah kebangsaan yang menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi masyarakat, adalah dua elemen yang saling melengkapi. Media massa merupakan sumberdaya potensial dalam menyebarluaskan berbagai narasi kebangsaan, untuk memperkokoh penguatan karakter dan jatidiri bangsa, melalui sosialisasi empat pilar MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
JAKARTA (11/6) -- Para pemangku kepentingan di sejumlah daerah harus mengambil langkah tegas dan strategis dalam menyikapi ledakan kasus positif Covid-19 yang terjadi di wilayah masing-masing. Bahkan, sekali pun harus mengambil kebijakan yang tidak popular.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
BOGOR (11/6) -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, tentang diperlukannya amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Haluan negara dibutuhkan agar arah pembangunan nasional berjalan baik, terencana, dan berkesinambungan.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan
JAKARTA (11/6) -- Langkah pertama dalam pembangunan di Papua adalah mendengar aspirasi masyarakat Papua. Terkait dengan otonomi khusus, sudah sering dibahas dan hasil revisi undang-undang kelak akan menjadi payung hukumnya.