BALIKPAPAN (10/7/2024) -- Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan belum ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo karena Presiden pasti mempertimbangkan keppres tersebut dengan serius.

"Saya melihat, beliau sedang menunggu pembangunan rampung. Pasti ditandatangani," kata Fadel seusai melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/7/2024). Ia antara lain menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bersama Pimpinan MPR RI 2024 dengan tema Membangun Relasi Kolaboratif Antara DPD dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan atas kerja sama MPR dengan IKN Youth Forum.

Menurutnya, Presiden menyadari bahwa pembangunan IKN memakan waktu lama. Oleh karena itu, tuturnya, keadaan yang dihadapi bisa dimengerti, sehingga tidak bisa dipaksakan. Ia menjelaskan, pembangunan ibu kota tidak semudah seperti kisah Ratu Balqis, melainkan perlu perencanaan sangat matang serta teknis pekerjaan yang berat dan tepat.

"Saya rasa Presiden sangat tahu hal itu. Artinya, beliau bukannya tidak mau tanda tangan, tapi memastikan dahulu agar pembangunan IKN berjalan baik dan hasil akhirnya maksimal. Jika memang sampai periode jabatannya berakhir dan beliau belum meneken juga, bisa saja ditandatangani oleh presiden selanjutnya," ujar pimpinan MPR dari Kelompok DPD tersebut.

Sebagai pimpinan MPR dan Ketua Umum Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2-KTI) serta sebagai pribadi yang berasal dari kawasan timur Indonesia, Fadel sangat mendukung pembangunan IKN.  Sebab, ujar anggota DPD dari daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo itu, IKN adalah salah satu faktor strategis untuk akselerasi pembangunan serta kesejahteraan kawasan timur Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ia memiliki alasan sendiri mengapa tidak segera menandatangani Keppres tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya, dilihat," ujar Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).*

Editor : Patna Budi Utami