JAKARTA (28/5/2023) -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung langkah konstruktif pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)
tentang seruan terwujudnya kepemimpinan moral melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia sekaligus meminta semua pihak untuk mengikuti seruan Muhammadiyah dan NU.

"Saya sangat mendukung sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan NU sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) terbesar di Indonesia yang sudah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Maka bukan hanya capres, tapi semua pihak harusnya mengikuti dan menaati seruan penting tersebut," kata Hidayat saat menyampaikan orasi pada pembukaan Musda ke IX Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Sabtu( 27/5/2023).

Ia berharap seruan tersebut selain ditujukan kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) juga perlu disampaikan langsung kepada partai-partai politik, karena mereka yang mencalonkan presiden. Selain itu juga rakyat Indonesia, karena rakyat adalah pemilik kedaulatan yang akan menentukan siapa yang terpilih sebagai presiden atau anggota DPR hak pilih mereka. 

"Agar partai hanya mengajukan capres dan cawapres tokoh yang trackrecord moralnya baik dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bisa memberikan reward dengan memilih partai yang mengajukan capres dan caleg yang memiliki rekam jejak moral yang baik. Rakyat juga memberikan punishment dengan tidak memilih partai, caleg, dan capres yang tidak memperdulikan seruan moral dari pimpinan Muhammadiyah dan NU,” jelas Hidayat.
 
Sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beserta jajaran PP Muhammadiyah menyambangi kantor PBNU pada Kamis (25/5/2023). Rombongan diterima dan berdialog dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf beserta pengurus PBNU lainnya. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk berkaitan dengan kepemimpinan moral melalui Pemilu 2024 mendatang. 

Yang tidak kalah penting, lanjut Hidayat, seruan kepemimpinan moral itu juga disampaikan dan diresapi oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Agar sikap demokratis rakyat yang sudah memilih kepemimpinan yang bermoral tetap bisa terjaga, mereka masih bisa percaya dengan demokrasi dan hasilnya, ketika prinsip moral kejujuran juga menjadi pegangan serius semua pihak, terutama penyelenggara pemilu (KPU) dan pengawas pemilu (Bawaslu)," ujarnya. 

Menurutnya, seruan kepemimpinan moral itu juga sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, apalagi sebagian besar kepala daerah menjelang Pemilu 2024 adalah pelaksana tugas yang bukan dipilih oleh rakyat, sehingga perlu menunjukan netralitas.*

Editor : Patna Budi Utami