JAKARTA (18/9/2024) --- Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia masih melakukan impor beras yang mencapai 3,05 juta ton pada periode Januari hingga Agustus 2024. Merespons hal ini Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah secara terbuka untuk menjelaskan mengenai urgensi impor beras. 

Terutama ketika masa panen petani tiba, dan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya impor beras tersebut. MPR mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan impor beras tersebut agar tidak menimbulkan keresahan bagi petani dan juga masyarakat.

"Pemerintah diminta menjamin dan memastikan petani tidak mengalami kerugian akibat kebijakan impor beras tersebut. Pemerintah juga agar berkomitmen tetap mengutamakan produksi beras dalam negeri terlebih dahulu ketimbang impor," kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Pemerintah agar melaksanakan program rencana jangka panjang untuk menekan dan membatasi impor beras. Seperti meningkatkan produksi beras berkualitas dari dalam negeri dengan memberikan arahan dan dukungan inovasi kepada petani, untuk bisa meningkatkan produksi beras dalam negeri. Selain melakukan berbagai upaya agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah juga harus menjelaskan secara detail terhadap alokasi beras impor tersebut, sehingga beras impor benar-benar dipastikan hanya berfungsi untuk menutup kekurangan kebutuhan beras dalam negeri. Bukan sebagai prioritas utama, dan mengawasi agar pendistribusian beras tersebut tepat sasaran.

"Pemerintah diminta memastikan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak yang dengan sengaja memainkan harga beras di luar harga eceran tertinggi," tandas Bamsoet. ***