JAKARTA (27/11/2024) -- MPR memiliki peran strategis dalam mendorong keterpaduan kebijakan dan memastikan nilai-nilai keberlanjutan terintegrasi dalam arah pembangunan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang menjaga nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, MPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya bersifat inklusif, melainkan berkelanjutan, sesuai amanat Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata," kata Wakil Ketua MPR RI AM Akbar Supratman saat peluncuran Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2024).
 
Menurutnya, mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs dalam kebijakan pembangunan sangat penting, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagian tujuan SDGs menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, antara lain mencakup prioritas pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi terbarukan, dan aksi terhadap perubahan iklim.

Anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan, MPR juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SDGs melalui koordinasi lintas lembaga. MPR akan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak meninggalkan siapa pun.

Alumnus Universitas Trisakti itu menyerukan kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih aktif dalam mendukung SDGs. Akbar menyebutkan, bagi dirinya sebagai anak muda yang merupakan bagian dari generasi Z, pembangunan berkelanjutan merupakan hal personal. Generasinya akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dangenerasinya menginginkan satu negara atau dunia yang memberikan rasa aman, menyejahterakan, dan harmoni dengan alam.

Komitmen itu, tegasnya, akan diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret, seperti mendorong legislasi pro-SDGs, termasuk undang-undang yang mendukung energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian, fasilitasi dialog nasional untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, penguatan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya SDGs bagi kesejahteraan bangsa.

"Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. MPR RI akan terus berada di garis depan untuk memastikan bahwa SDGs tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga terealisasi secara nyata demi Indonesia yang lebih baik," tuturnya.

KKPB melibatkan anggota MPR dari berbagai latar belakang. Kaukus diinisiasi pimpinan MPR. Ia menyebutkan, salah satu agenda KKPB adalah membumikan agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan mengusung tema-tema SDGs dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran KKPB dihadiri oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, para Wakil Ketua MPR yang terdiri dari Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno. hadir pula beberapa anggota MPR, dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.*

Editor : Patna Budi Utami