"Transformasi digital membutuhkan itikad kuat menuju Indonesia maju. Tanpa itu, kita akan sulit mencapainya. Forum ini memberikan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa komitmen KLHK dengan kementerian/lembaga lain siap untuk bertransformasi," kata Sekjen KLHK Bambang Hendroyono saat menjadi salah satu narasumber Seminar Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 untuk Ekonomi Hijau dan Penyelematan Bumi yang digelar dalam rangka memperingati International Day of Forest 2022 di Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Pemerintahan digital (digital government) merupakan keniscayaan yang harus dilakukan dalam pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan seluruh potensi sumber daya alamnya, manusia, dan segenap aset di dalamnya. Tujuan untuk mengurangi kerusakan hutan dan ekosistemnya dalam upaya penyelamatan bumi, produksi dan konsumsi berkelanjutan yang bersumber dari hutan maupun usaha kehutanan.
Menurut Bambang, sejauh ini KLHK telah melakukan inovasi mengembangkan sistem pelayanan informasi berbasis aplikasi digita. Di antaranya, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara On Line (Simponi), dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu telah dirilis kebijakan Multiusaha Kehutanan, yakni penerapan beberapa kegiatan usaha dalam satu perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Langkah maju dari sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, yakni keluarnya Keputusan Menteri LHK Nomor 98 tahun 2022 tentang FOLU (Forest and Other Land Uses/pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan) Net Sink 2030 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2021. Selain itu, dokumen NDC (Nationally Determined Contribution/komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris) yang telah diupdate (updated NDC) dan dokumen LTS–LCCR 2050 yang kita miliki tengah dijalankan.
"Strategi ke depan adalah komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia demi tercapainya Indonesia Emas 2045, Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, sehingga kita dapat selamat dari krisis iklim dan lolos dari perangkap negara berpendapatan kelas menengah (middle income trap)," kata Bambang.
Seminar Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 untuk Ekonomi Hijau dan Penyelematan Bumi digelar oleh Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (Puskashut), Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ), bekerja sama dengan Pensiunan Kehutanan Indonesia (Penshutindo), dan Koperasi Karyawan Kehutanan (Kopkarhutan). Ketua Pengurus YSWJ Boen Poernama dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dan rakyat Indonesia harus siap dan bergerak maju dalam menghadapi transformasi digital dan revolusi industri 4.0 agar tidak tertinggal oleh yang lain.
"Revolusi teknologi ini tidak menunggu kita, jadi kita harus melakukan persiapan secara paralel sekaligus pemanfaatannya," ujar Boen. Ia menambahkan, hal itu juga sejalan dengan Indonesia sebagai presidensi G20 2022, salah satu topik utamanya adalah transformasi digital. Menurutnya, hal itu diharapkan dapat mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.
Boen mengatakan transformasi digital dibidang kehutanan, perlu disiapkan pula oleh sumber daya manusianya dengan transformasi persepsi dan nilai-nilai guna mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya hutan pada masa kedepan dan menjadi aktor pembangunan yang mendukung akselerasi inovasi kehutanan 4.0.
"Digitalisasi akan terjadi mega disrupsi yang berdampak positif maupun negatif pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Oleh karena itu, transformasi digital kehutanan 4.0 harus diarahkan mendukung ekonomi hijau, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan inklusif secara sosial sebagai antitesa model pembangunan konvensional yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam," jelasnya. *
Editor : Patna Budi Utami