"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menyiapkan langkah dalam menghadapi potensi dampak dari gelombang tinggi tersebut. Di samping melakukan mitigasi kepada nelayan dan pihak terkait, serta meminta BMKG untuk terus menyampaikan informasi ter-update kepada masyarakat agar masyarakat berhati-hati dan lebih waspada," kata Bamsoet di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Pemerintah juga diminta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam menghadapi dampak dari gelombang tinggi. Terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir atau kepulauan.
"BMKG agar segera merilis atau menyampaikan informasi kepada masyarakat, melalui media resmi BMKG, ataupun media siar, cetak, dan sosial tentang wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami gelombang tinggi. Mengingat informasi resmi yang disertai peringatan dini sangat penting, guna meminimalisasi dan mencegah adanya kecelakaan yang menyebabkan adanya korban jiwa," tambah Bamsoet
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Dirjen transportasi laut, juga didorong segera mengambil kebijakan dengan mengatur operasional moda transportasi laut di tengah potensi gelombang tinggi. MPR juga berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan yang tepat, agar tidak membahayakan keselamatan nelayan, awak kapal, hingga penumpang kapal.
"Meminta stakeholder terkait berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi cuaca terkini. Hal ini penting bagi pihak berwenang dalam memberikan imbauan, ataupun peringatan dini kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai," tandas Bamsoet, seraya meminta BMKG bersama pihak-pihak terkait, untuk melakukan pengecekan berkala terhadap alat pendeteksi gelombang atau buoy guna memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik. ****