JAKARTA (29/4/2024) --- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan sebanyak 17 kabupaten dan kota di Jabar terdampak gempa bumi Garut, dengan magnitudo 6,5, Sabtu (27/4/2024).  Disampaikan terdapat 11 orang mengalami luka-luka akibat gempa bumi tersebut. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas korban musibah bencana gempa bumi termasuk korban luka-luka yang terjadi di Garut. MPR pun meminta pemerintah, BNPB dan BPBD agar terus memberikan bantuan evakuasi ke seluruh warga terdampak bencana gempa. Terutama yang mengalami luka-luka dan  pengungsi yang mengalami kerusakan bangunan pada rumahnya. 

"BPBD agar mendirikan tenda-tenda bagi pengungsi di samping melakukan pendataan dan asesmen di lapangan pada semua masyarakat daerah terdampak, untuk memudahkan koordinasi serta mendata secara keseluruhan kerugian material yang terjadi. Termasuk kerusakan rumah tinggal, bangunan gedung untuk dapat diperhitungkan besaran kerugian yang ditimbulkan, sehingga pemerintah dapat segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan seluruh bangunan terdampak gempa baik rumah maupun fasilitas umum lainnya," kata Bamsoet di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Pemda melalui Dinas Sosial setempat diharapkan agar mengkoordinir bantuan. Seperti kebutuhan logistik, dapur umum dan lainnya hingga bantuan psikososial, untuk para korban gempa yang saat ini masih banyak yang berada di pengungsian.

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), juga agar berkoordinasi dan mendukung Dinas Kesehatan daerah setempat untuk menyediakan posko dan layanan kesehatan di setiap titik pengungsian. Dengan demikian dapat terlayani semua kebutuhan  kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta memastikan kebutuhan gizi masyarakat di tempat pengungsian tetap terpenuhi. 

"Pemerintah, dan pemerintah daerah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Seperti  tempat pengungsian yang aman, bersih, dan layak, dapur umum, serta memprioritaskan masyarakat lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, disabilitas, dan kelompok prioritas lainnya," tandas Bamsoet. ***