JAKARTA (13/5/2025) -- Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, untuk segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) agar masalah kependudukan yang terus meningkat di kota tersebut dapat dikendalikan. Penyusunan GDPK harus dikoordinasikan dengan sekretaris daerah, untuk mengetahui program yang akan dilakukan.

Arahan Wamen Isyana disampaikan ketika menerima audiensi Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, pekan lalu. Ia sekaligus menjawab kekhawatiran Pemkot Serang terkait dengan jumlah penduduk kota itu yang terus meningkat. Namun bukan dari kelahiran, tetapi dampak urbanisasi. Selama ini Kota Serang menjadi tujuan dari penduduk yang bermukim di pinggiran kabupaten dan kota. Mereka masuk ke Kota Serang untuk mencari pekerjaan. 

Menurut Wamen Isyana, GDPK memuat peta jalan. "Di antaranya kita bisa mengetahui kapasitas kota (tentang) berapa banyak bisa menyediakan sekolah dan pelayanan kesehatan, berapa kapasitas pelayanan dasar. Kemudian di-cross check dengan jumlah penduduknya seperti apa. Dari situ pengendalian penduduknya seperti apa. Apakah harus dilaksanakan gerakan KB dengan ketat atau pembangunan keluarga yang ditingkatkan," ujarnya.

Wamen yabg didampingi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbamgga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto juga menginformasikan bahwa Kemendukbangga/BKKBN mempunyai program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Tujuannya mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam pembelajaran di sekolah, termasuk bimbingan konseling.

Pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Serang yang didampingi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengeluhkan minimnya anggaran.  "Upaya yang kami lakukan adalah mencoba kolaborasi program dengan segala sektor. Termasuk dengan Kemendukbangga/BKKBN. Terkait kesehatan mental, kami hanya mempunyai satu psikolog. Mungkin Kemendukbangga/BKKBN punya program yang bisa mendukung kami dari sisi tersebut," ujar Wakil Wali Kota Nur Agis.*

Editor : Patna Budi Utami