JAKARTA (26/11/2024) -- Beban penderita kanker berat karena mengalami kesulitan mulai dari mendeteksi penyebabnya hingga biaya pengobatan yang mahal. Pengalokasian dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan kanker kurang memadai, sehingga kendala penderita kanker dalam proses pengobatan belum sepenuhnya teratasi.

"Defisit dana yang kerap dialami JKN karena memang uang yang masuk ke JKN lebih kecil daripada uang yang keluar untuk membiayai pengobatan anggotanya," kata Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany saat menajdi narasumber Focus Group Discussion bertema Merealisasikan Rencana Kanker Nasional untuk Menekan Angka Kematian Akibat Kanker Payudara, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).  

Sejatinya, tegas Hasbullah, pemerintah bisa menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengobatan para penderita kanker di Tanah Air. Dengan political will yang kuat, jelas dia, pemerintah bisa saja memobilisasi dana ke JKN untuk mengatasi defisit yang terjadi, sehingga JKN mampu memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Diskusi yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat itu menghadirkan sejumlah narasumber lainnya, yakni Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dr Siti Annisa Nuhonni, Dewan Penasehat Lovepink Indonesia Samantha Barbara, dan Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo (PKaT RSCM) Prof Soehartati Argadikoesoemo Gondhowiardjo.
 
Ketua Bidang Pelayanan Sosial YKI Siti Annisa Nuhonni mengungkapkan, selain perawatan yang bersifat kuratif, perawatan paliatif juga penting dalam proses pengobatan kanker. Perawatan paliatif merupakan perawatan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang menghadapi penyakit mengancam jiwa, seperti kanker payudara.

Para penderita kanker, dalam menjalani sejumlah tahapan pengobatan kerap kali menghadapi kebingungan dalam mengambil keputusan. Menurut Siti, penderita kanker seringkali mengalami jatuh bangun secara psikis dan spiritual dalam menjalani pengobatan.

Kondisi tersebut, jelasnya, membutuhkan perawatan secara paliatif dalam bentuk pendampingan dan dukungan terhadap keluarga pelaku rawat untuk menghadapi kondisi yang ada. Jadi, perawatan paliatif harus menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan bagi penderita kanker payudara.

Sementara itu, Dewan Penasehat Lovepink Indonesia Samantha Barbara berpendapat, pemanfaatan media sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan perilaku merupakan langkah yang penting. Apalagi, saat ini merupakan era digital yang menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi.

Dengan menyampaikan informasi kesehatan yang benar dan ilmiah melalui berbagai platform sosial media, tambahnya, upaya sosialisasi kesehatan kepada masyarakat bisa dilakukan. Dengan meningkatkan kreativitas dalam penyampaian informasi kesehatan yang benar, Samantha meyakini, upaya memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dapat terus ditingkatkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi menyampaikan, pemerintah diharapkan segera menuntaskan Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional untuk mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi para penderita kanker. "Peningkatan kasus kanker payudara yang terjadi saat ini belum mampu diimbangi oleh pelayanan pengobatan dan pencegahan yang diberikan oleh unit-unit layanan kesehatan yang ada. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, negara dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik," katanya

Sulitnya mengakses unit layanan kesehatan bagi penderita kanker payudara, ujarnya, membutuhkan dukungan aktif negara dan masyarakat. Apalagi, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, ketika masyarakat sudah mulai peduli melakukan deteksi dini melalui Sadari, tindak lanjut pemeriksaan dari hasil deteksi dini itu masih menghadapi kesulitan.*

Editor : Patna Budi Utami