"Pemanfaatan data yang terpadu dan akurat diharapkan dapat mengakselerasi upaya kita menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/8/2024).
Pada Selasa (13/8/2024) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) meluncurkan Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan periode data 2023. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) saat ini telah menghubungkan 4.417 unit layanan di seluruh Indonesia.
Meski begitu, masih terdapat tantangan yang dihadapi, salah satunya jumlah data yang dilaporkan lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil survei. Menurut Lestari, sejumlah tantangan yang ada dalam proses pencatatan kasus kekerasan tersebut harus segera dijawab dengan langkah-langkah yang strategis.
Kolaborasi sejumlah lembaga terkait, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mampu mengintegrasikan data yang dicatat setiap lembaga tersebut. Rerie yang juga legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Tengah itu mengakui dibutuhkan kerja sama yang kuat antarpara pemangku kepentingan untuk mewujudkan data lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam upaya mencegah dan mengatasi ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap upaya menyinergikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya penanganan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan langkah yang tepat.*
Editor : Patna Budi Utami