JAKARTA (26/7/2024) -- Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyatakan perlu ada kesepakatan antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk peningkatan kualitas pelayanan penyelengaraan ekosistem haji. Sebagai jemaah haji terbanyak di dunia, haji Indonesia sebaiknya tidak hanya ditangani oleh satu syarikah.

"Jemaah haji reguler Indonesia sebaiknya dilayani oleh beberapa syarikah dalam penyelenggaraan haji," kata Yandri ssusai menerima perwakilan syarikah dari Arab Saudi, Syech Jameel Bondagi dan Syech Zuheir Sedayu di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dengan adanya syarikah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab dalam melayani jemaah Indonesia,  ujarnya, dalam evaluasi dapat terlihat mana yang terbaik dari sisi pelayanan, tenda, konsumsi, serta kesesuaian dengan rukun haji.

Ia juga menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah Saudi dan Indonesia bersepakat agar satu bulan sebelum musim haji tidak lagi mengeluarkan visa ziarah atau sejenisnya. Penggunaan visa ziarah dan sejenisnya, memurut Yandri, bisa menyebabkan kekacauan puncak haji di armuzna. Sebab, jemaah dengan visa ziarah tidak terdata sebagai jemaah resmi.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyoroti adanya calon jemaah yang ternyata memiliki permasalahan dengan hukum di Saudi. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Saudi memberikan daftar warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki masalah hukum kepada kedutaan Saudi di Jakarta. Dengan demikian, lanjutnya, WNI yang pernah bermasalah bisa terdeteksi sejak awal dan visanya tidak bisa diterbitkan.

"Di lapangan masih ditemui calon jemaah yang visanya keluar namun bermasalah dengan hukum di Saudi. Hal ini sangat merugikan secara mental dan psikis calon jemaah tersebut," tegas Yandri.*

Editor : Patna Budi Utami