Para advokat sejatinya tidak membela klien, mereka yang dipersepsikan sebagai yang bersalah, maupun mereka yang dipersepsikan sebagai korban. Tetapi membela azas kebenaran dan azas keadilan, guna mencari jalan penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat.
"Advokat harus menjadi solusi pembela rasa keadilan masyarakat dan bukan sebaliknya, menjadi pemicu dari berbagai persoalan penyalahgunaan hukum yang terjadi hari-hari ini. Karena profesi advokat merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Para advokat inilah yang menjadikan masyarakat tidak paham tentang hukum berhak atas keadilan yang sama di mata hukum," ujar Bamsoet saat menghadiri Pengukuhan Pengurus DPP KAI periode 2024-2029, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Dipaparkan, cita-cita bangsa Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo melalui misi Indonesia Maju 2045, akan menjadi pertaruhan di masa mendatang. Untuk mewujudkannya, peran advokat sangat vital guna terus memberikan peran advokasi dan perbaikan hukum, agar sistem peradilan di Indonesia lebih maju, lebih transparan, lebih murah dan lebih mudah.
"Dengan situasi ini, nantinya peran advokat akan berubah tidak sekadar mengatasi kasus per kasus. Tetapi, para advokat juga harus mampu menjadi adviser atau penasihat bagi masyarakat untuk memahami hukum yang penuh kepastian serta menjanjikan keadilan. Jangan jadikan hukum sebagai seni untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, dan jangan jadikan politik sebagai seni untuk memungkinkan yang tidak mungkin, mentidak mungkinkan yang mungkin," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, tanpa peran advokat yang mumpuni, negara hukum akan menjadi arena yang cenderung berbahaya, karena mengabaikan hak-hak individu yang lemah dan minim akses terhadap literasi hukum. Hukum pun tidak boleh dibuat terlalu kaku, sehingga menghambat kemajuan. Namun, hukum juga harus memberikan batasan untuk melindungi hak-hak individu ataupun entitas badan hukum agar dapat menjalankan perannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
"Tentu kita menginginkan hukum di Indonesia mampu menjadi manifestasi dari sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Sebuah semangat cita-cita nasional para founding fathers bangsa yang ingin kita capai bersama, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara maju yang bermartabat dan di segani di tengah bangsa-bangsa dunia," pungkas Bamsoet.
Pengurus DPP KAI periode 2024-2029 yang hadir antara lain Honorary Chairman Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Presidium Heru S Notonegoro, Diyah Sasanti R, Aldwin Rahadian, Pheo M Hutabarat, Umar Husin, Denny Indrayana, Rizal Haliman, Rukhi Santoso, Muh Israq Mahmud, serta para pengurus KAI lainnya. ****