Rubrik Ekonomi

Bertemu Pelaku Usaha di Bali, Menparekraf Bahas Arah Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mendatang

NUSA DUA (5/9/2024) -- Tahun 2024 menjadi tahun transisi karena dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional maupun sektoral disusun. Salah satunya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata yang menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif lima tahun ke depan.

"Kemudian, penyelesaian undang-undang pariwisata, terutama yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan, juga pengelolaan desa wisata dan bagaimana kita membuka peluang usaha bagi UMKM khususnya di desa-desa wisata di Indonesia," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat bertemu dengan pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024).
 
Menparekraf Sandiaga mengatakan, masukan terkait dengan arah kebijakan pembangunan industri pariwisata yang diharapkan oleh pelaku usaha pariwisata, terutama dari GIPI Bali, sangat diperlukan. Sebab, 50% devisa negara berasal dari sektor pariwisata Bali dan ekosistem pariwisata Bali telah menjadi acuan dari pariwisata dunia.

Menurutnya, Renstra Pariwisata dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan adalah perubahan yang fundamental dalam kepariwisataan Indonesia, sehingga perlu kehati-hatian dan tidak terburu-buru. Oleh karena itu, lanjutnya, masukan dari para pelaku pariwisata di seluruh wilayah Nusantara sangat penting.

Pelaku usaha parekraf Bali memanfaatkan kesempatan bertemu Menteri Sandiaga untuk menyampaikan pandangan dan usulan mengenai hambatan yang sedang dialami Bali saat ini mulai dari hulu ke hilir. Beberapa di antaranya terkait persoalan digitalisasi, carrying capacity, usulan membangun Badan Pengelolaan Pariwisata, tata kelola destinasi pariwisata, alih fungsi lahan, hingga pengembangan wisata kesehatan yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan length of stay.

Guru Besar Universitas Udayana Prof Nyoman Sunarta menyampaikan, wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali sudah mencapai 50,17% atau 3,5 juta perjalanan dari target 7 juta wisatawan pada 2024. Artinya, strategi yang dilakukan pascapandemi Covid-19 membuahkan hasil. Kendati demikian, lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar pariwisata Bali lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Yang terjadi saat ini Bali is not in control seperti masalah OSS yang menjadi review terkait bagaimana kita mengatur pembangunan di Bali. Kemudian dampaknya ada over development, over tourism," ujar Nyoman.

Ia mengaku memahami bahwa penyebab over tourism bukan karena jumlah wisatawan yang meningkat, melainkan tata kelola destinasi pariwisata yang kurang baik. Oleh karena itu, ujarnya, di masa depan dibutuhkan tata kelola dan standar pariwisata yang mengatur jumlah wisatawan per hari serta dampaknya terhadap lingkungan hingga sosial.

Sementara itu, Ketua Bali Medical Tourism Association (BMTA) Dr Gede Patra mengatakan, perlu adanya pengembangan yang lebih spesifik terkait wisata kesehatan di Bali. Ia berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan KEK Kura-kura bisa memperkuat wisata kesehatan.

"Dengan potensi yang ada, kami di Bali mulai bergerak dan kami juga berkoordinasi dengan desa wisata serta resort. Kami ingin memperkuat atau melengkapi program wellness Bali yang sudah dikenal," ujarnya.

Menanggapi itu, Menparekraf Sandiaga mengatakan kendala dan masukan yang diterima sudah menjadi catatan penting dan akan disampaikan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Ratas akan membahas persoalan mengenai moratorium alih fungsi lahan dan moratorium pembangunan fasilitas akomodasi di Bali Selatan, hingga kebijakan online single submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Persoalan tersebut, tambahnya, akan dibahas dengan kementerian/lembaga yang beririsan. "Ratas itu akan diberikan arahan oleh Bapak Presiden yang nanti akan diimplementasikan bersama dengan kementerian terkait," kata Menparekraf Sandiaga seperti dikutif dari kemenparekraf,go.id.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala Dinas pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun, tokoh masyarakat Bali Ni Luh Djelantik, dan Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana. Sementara itu, mendampingi Menparekraf Sandiaga antara lain Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf/Baparekraf Agustini Rahayu dan Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.*