Rubrik Ekonomi

Kebijakan Inklusif Gender Dorong Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi

JAKARTA (16/5/2024) -- Wujudkan kebijakan yang inklusif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi sebagai bagian dari langkah peningkatan peran perempuan pada proses pembangunan. Sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air dikelola oleh perempuan yang berkontribusi pada proses pembangunan nasional.

"Perempuan memerlukan dorongan untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis di sektor ekonomi agar mampu berperan lebih luas di berbagai bidang kehidupan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5/2024).

Pada The First Meeting of The Policy Partnership on Women and the Economy 2024 (PPWE l) yang diadakan oleh Women and the Economy Forum, APEC Peru 2024, Senin (13/5/2024), pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkomitmen meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dengan langkah-langkah konkret mewujudkan kemudahan akses pelatihan teknis, finansial, pasar, dan digital literasi bagi perempuan.

Langkah itu diambil karena 64,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Menurut Lestari, langkah konkret pemerintah itu cakupannya harus terus didorong dan diperluas karena merupakan langkah yang strategis.

Penguatan berbagai UMKM yang mayoritas pengelolaannya perempuan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, ikut meningkatkan kemandirian perempuan untuk kemudian mampu ikut berkontribusi pada berbagai proses pembangunan nasional. Legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Tengah itu berharap sejumlah langkah strategis lainnya, yakni peningkatan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai program peningkatan kesehatan yang berkelanjutan.

Bila kesehatabn dan kesejahteraan pada lingkungan keluarga sudah terjamin, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan guna berperan aktif di sejumlah sektor dapat lebih terbuka. Ia berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat turut mendorong melalui berbagai upaya dalam proses pemberdayaan perempuan di Tanah Air.*

Editor : Patna Budi Utami