JAKARTA (3/5/2023) --- Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) dikabarkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. Para WNI tersebut ditengarai berada di salah satu daerah konflik di Myanmar sehingga sulit diakses. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) untuk terus memantau dan mencari tahu kondisi WNI tersebut, melalui otoritas setempat. Di samping terus memikirkan upaya terbaik untuk bisa menyelamatkan serta memulangkan para WNI korban TPPO di daerah konflik Myanmar dengan tetap memperhitungkan risikonya. Otoritas setempat pun tidak bisa mengakses langsung wilayah tersebut karena cukup berbahaya.

"Meminta komitmen Kemenlu RI untuk terus berkomunikasi efektif dengan otoritas di Myammar guna mengawal dan memfasilitasi seluruh pengaduan dari keluarga korban TPPO tersebut, serta terus menginformasikan kepada mereka terkait kondisi maupun perkembangan dari upaya pemerintah untuk memberikan pertolongan kepada para WNI korban perdagangan orang di Myanmar," kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (BP2MI) mempelajari modus-modus baru TPPO agar pengawasan terhadap para pekerja migran dapat lebih ditingkatkan, sekaligus dapat disosialisasikan kepada masyarakat modus yang digunakan sehingga masyarakat dapat lebih aware dan dapat membedakan prosedur keberangkatan legal maupun ilegal.

"Meminta komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan pengawasan dan penanganan yang baik bagi para pekerja migran yang bekerja di negara-negara luar, guna memastikan keamanan dan keselamatannya," tandasnya. ****