Bamsoet mendorong pemerintah untuk memanggil Panitia Besar (PB) PON dan Panitia Penyelenggara PON XXI termasuk Pemda setempat, untuk menyampaikan laporan kegiatan dan juga laporan audit keuangan dalam penyelenggaraan PON XXI tersebut. Karena informasi mengenai carut marutnya penyelenggaraan PON XXI tersebut, menunjukkan ketidaksiapan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pengurus Besar PON, pemerintah daerah, dan PB PON dalam bekerja untuk menyukseskan pelaksanaan PON XXI tahun 2024.
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga/Kemenpora, PB PON, dan Panitia Penyelenggaraan PON 2024, untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada dan segera memperbaiki permasalahan tersebut, dikarenakan penyelenggaraan PON masih akan berlangsung hingga 20 September 2024," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, agar meminta institusi terkait seperti PB PON, Panitia penyelenggara PON 2024 ke XXI untuk menyampaikan penjelasan atas terjadinya permasalahan tersebut, serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban Keuangan penyelenggaraan PON XXI.
"Kemenpora agar bekerja sama dengan PB PON, Panitia Penyelenggara PON XXI, berkomitmen memperbaiki kondisi yang ada agar lebih baik dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi atlet yang ingin bertanding. Selain melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh sarana, dan prasarana, bagi atlet baik dalam mempersiapkan diri melakukan latihan maupun dalam bertanding di PON XXI," tandas Bamsoet. ****