JAKARTA (12/9/2024) --- Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatra Utara pada pekan pertama 8-20 September 2024, terdapat sejumlah masalah. Seperti dari segi infrastruktur, akomodasi, dan pelayanan kepada atlet dan ofisial. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) , untuk meminta konfirmasi kepada Panitia Penyelenggara PON XXI mengenai masalah yang terjadi, dan MPR meminta Panpel PON ke XXI bertanggungjawab, untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi, agar di sisa masa waktu penyelenggaraan PON, para atlet dan official dapat melaksanakan pertandingan dengan baik. 

"Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit anggaran PON XXI, dikarenakan adanya dugaan penyelewengan terhadap dana PON yang menyebabkan terjadinya sejumlah permasalahan tersebut, " kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

Pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, melalui inspektorat agar meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan PON XXI. Terutama terhadap sarana, prasarana, hingga kesehatan dan keselamatan atlet dalam melakukan kompetisi di seluruh cabang olahraga pada PON XXI.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, untuk meminta penyelenggara PON XXI agar memperbaiki kinerja setiap cabang olah raga yang berada di bawahnya, sehingga target yang hendak dicapai melalui PON XXI dapat terlaksana dengan baik," tandas Bamsoet. ***