JAKARTA (1/3/2022) -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Situ Nurbaya mengajak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional untuk bersama-sama mengelola danau secara berkelanjutan. Indonesia siap mendukung upaya pencapaian sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) butir 6.6 untuk menjaga ekosistem air, termasuk danau.

"Kami mengajak negara anggota dan organisasi internasional untuk bersama-sama mengelola danau secara berkelanjutan," seru Menteri Siti Nurbaya melalui rekaman pernyataan yang disampaikan pada pertemuan lingkungan Program Lingkingan PBB, United Nations Environment Assembly (UNEA) 5.2, yang berlangsung di Nairobi, Kenya. Lebih lanjut, ia juga menekankan tentang pentingnya tindakan kolektif dan kemitraan global untuk mengatasi tantangan lingkungan global.  

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi, selaku Ketua Delegasi Indonesia yang hadir langsung pada pertemuan itu di Nairobi menegaskan Indonesia siap mendukung upaya pencapaian sasaran SDGs butir 6.6 untuk menjaga ekosistem air, termasuk danau.

"Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sekali danau, Indonesia berkepentingan untuk mendorong pemanfaatan danau dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Dengan pengalaman dan kapasitas dalam isu pengelolaan danau, Indonesia siap mengambil posisi leading dalam isu ini," tegas Laksmi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).

Selain dorongan pengelolaan danau, Laksmi yang juga menjabat Wakil Presiden UNEA 5 menyampaikan progress tindak lanjut resolusi UNEA tentang Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities dan tentang Sustainable Management for Global Health of Mangrove. "Indonesia terus memperkuat komitmen dan melaksanakan kebijakan dan program terkait pesisir dan laut yang berkelanjutan," ujarnya.

Duta Besar Indonesia untuk Kenya selaku wakil tetap Indonesia untuk UNEP, Mohamad Hery Saripudin, menegaskan mengenai pentingnya isu lingkungan sebagai currency hubungan internasional saat ini. Menurutnya, pertemuan itu merupakan platform untuk menentukan norma tentang bagaimana negara anggota menyikapi berbagai isu lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana negara bersikap satu sama lain.

"Untuk itu, sejalan dengan Presidensi G20, Indonesia harus memberikan teladan dalam upaya pencapaian SGDs, termasuk melalui pembahasan berbagai macam resolusi, seperti nature-based solution, marine litter, hingga terkait circular economy," jelas Dubes Hery.

UNEA merupakan pertemuan tingkat menteri lingkungan yang dilaksanakan setiap du tahun. Pada 2021 pertemuan UNEA 5 terkendala pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yakni UNEA 5.1 pada 2021 dan UNEA 5.2 pada tahun ini. Tema pertemuan yang dilaksanakan secara daring dan luring kali ini adalah Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals.

Dalam UNEA, perwakilan dari 193 Negara Anggota PBB, komunitas bisnis, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya bertemu untuk menyepakati berbagai kebijakan guna mengatasi tantangan lingkungan dunia. Setelah pelaksanaan UNEA-5.2, akan segera diselenggarakan peringatan 50 tahun berdirinya United Nations Environment Programme (UNEP), yakni pada 3-4 Maret 2022.

Deklarasi United Nations Conference on the Human Environment pada 1972 di Stockholm, Swedia, merupakan milestone pengembangan hukum lingkungan internasional yang mengakui pentingnya lingkungan yang sehat bagi manusia dan mendorong pendirian UNEP. *

Editor : Patna Budi Utami