13
Min, Jun
266 New Articles

Ahmad Basarah Dorong Parlemen Dunia Bahas Krisis Palestina-Israel

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

Timur Tengah
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 14/5 – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah prihatin atas ketegangan Palestina-Israel yang berlarut-larut selama sepekan terakhir hingga menewaskan 83 warga sipil Palestina termasuk 17 anak-anak, serta tujuh warga sipil Israel. Ia mendorong parlemen dunia duduk bersama membahas krisis kemanusiaan yang berlarut-larut itu. 

‘’Israel  harus menghentikan kekerasan yang saat ini tengah berlangsung dan mengindahkan hukum internasional untuk melindungi warga sipil. Kedua negara harus menyelesaikan konflik dengan cara-cara beradab dan manusiawi, serta kembali ke meja perundingan," kata Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (14/5/2021).

Indonesia sebagai warga dunia dan menganut politik bebas aktif, lanjutnya,  juga harus berinisiasi mengupayakan solusi damai yang berkeadilan atas konflik Israel-Palestina.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri itu, saat ini masyarakat dunia tidak bisa berharap banyak dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB sudah memblokir rapat darurat DK PBB yang sedianya digelar Jumat ini.  Padahal, rapat DK PBB dengan agenda tunggal membahas perseteruan Israel-Palestina itu bisa batal jika salah satu dari 15 anggota tidak setuju rapat digelar. 

‘’Sebagai manifestasi Dasa Sila Bandung, Indonesia mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Proklamator Republik Indonesia Bung Karno sejak Konferensi Asia Afrika digelar bertekad hendak memperjuangkan negara-negara yang belum merdeka termasuk Palestina, serta menolak Israel ikut dilibatkan dalam persiapan konferensi tersebut," jelas Ahmad Basarah. 

Sebagai sikap solidaritas terhadap Palestina, sambungnya, Indonesia pernah menolak kehadiran Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta. Hal itu bahkan menyebabkan Indonesia terkena skors dan tidak diperbolehkan ikut cabang atletik di Olimpiade Tokyo pada 1964.

Namun sayang, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, saat Indonesia memprotes dengan cara memboikot Olimpiade Tokyo, negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab, tidak mengikuti jejak Indonesia. Bahkan, saat ini pun Ahmad Basarah menyayangkan semua organisasi negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, dari level pemerintah semacam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dari level parlemen seperti himpunan parlemen-parlemen negara anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC), serta dari level non-pemerintahan seperti Liga Muslim Dunia, belum memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bangsa Palestina secara maksimal. 

"Bagi Indonesia, berdirinya negara Palestina adalah sikap yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, Indonesia juga konsisten mendukung resolusi PBB yang mengusung penyelesaian 'Dua Negara' yang saling berdampingan secara damai berdasarkan batas-batas yang ditetapkan tahun 1967. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," tegas Basarah menyitir pernyataan Bung Karno.

Menurut Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu, dalam memperjuangan keadilan untuk Palestina, negara-negara anggota OKI sebenarnya sudah cukup bagus karena memiliki program khusus. Tetapi organisasi itu tidak punya kekuatan politik untuk menekan anggota dalam menjalankan program tersebut. Sedangkan PUIC sebagai organisasi internasional yang berdiri sejak 1999 di Teheran, Iran, yang beranggotakan 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional, menghadapi kendala internal. Kendala itu berupa sikap ekstrem dalam beragama sebagian anggotanya serta mengabaikan konsep musyawarah. 

Mantan aktivis 1998 itu mengusulkan agar pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sama-sama mengambil inisiatif konkret mengumpulkan seluruh pimpinan parlemen dunia, khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, untuk duduk bersama membahas persoalan Palestina-Israel dalam sebuah ‘'syura’'. Lokasi pertemuan tingkat tinggi itu bisa dilakukan di Jakarta atau kota lain yang dianggap strategis dan netral. 

‘’Saya optimistis parlemen Indonesia bersama parlemen negara-negara muslim lainnya dapat menjadi lokomotif perdamaian Palestina-Israel karena Indonesia memiliki landasan filosofis-konstitusional sebagaimana Pembukaan UUD NRI 1945 yang menginginkan semua penjajahan di atas muka bumi ini  dihapuskan," kata Ahmad Basarah.

Indonesia, lanjutnya, juga wajib ikut serta menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Konsekuensi sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia harus selalu aktif menciptakan perdamaian dunia.

Ia menekankan,  pada masa Presiden Soekarno, Indonesia dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia, terutama bagi negara-negara yang baru lepas dari  penjajahan dan kolonialisme, yang melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kepemimpinan dunia dipegang oleh Indonesia antara lain dalam Konferensi Asia Afrika, Conference of New Emerging Forces (Conefo),  Games of New Emerging Forces (Ganefo),  dan kegiatan Gerakan Non Blok lainnya. ***