Bisnis

Evaluasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Ketua DPR Bambang Soesatyo (INDONESIA RAYA)

Jakarta 1/11 (Asatunews.co.id) — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mengatur kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau.

Penegasan Ketua DPR ini terkait dengan rencana Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 yang berpotensi pengurangan tenaga kerja (PHK) dan berkurangnya jumlah pabrikan rokok di Indonesia.

“Mendorong Kemenkeu untuk mengkaji secara matang dan adil mengenai rencana untuk menaikkan tarif cukai rokok, mengingat kenaikan tarif akan memberikan dampak kepada industri rokok dalam sisi produksi dan tenaga kerja, dan berdampak pada menurunnya penyerapan tembakau produksi nasional,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Politisi Partai Golkar dari Dapil VII Jateng ini juga memberikan dorongan agar Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kenaikan tarif cukai rokok dan menindaktegas pelaku industri yang menggunakian pita cukai rokok palsu.

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar mendorong pelaku industri rokok untuk tetap membeli tembakau hasil tanam petani dalam negeri, dan meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong petani untuk meningkatkan dan menjaga kualitas tembakau yang dihasilkan agar sesuai dengan standar,” demikian Ketua DPR. (*)

207 total views, 3 views today

Popular

To Top