Edhy Prabowo Sebut UU Kehutanan Lindungi Adat

Edhy Prabowo TRIBUNNEWS

Jakarta, 6/10 (Asatunews.co.id) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan yang baru bila menjadi UU akan memperkuat posisi dan perlindungan terhadap masyarakat adat di berbagai daerah di Nusantara, kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

Dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (6/10/2018), Edhy Prabowo menegaskan bahwa RUU setelah menjadi UU Kehutanan akan memperkuat masyarakat adat karena mereka adalah bagian dari kearifan lokal.

Masyarakat adat, kata Edhy Prabowo, adalah bagian dari budaya yang harus diakui keberadaannya.

Pada saat ini, salah satu permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan hutan, antara lain, terkait dengan konflik dengan masyarakat adat.

Politikus Gerindra itu menuturkan bahwa pengelolaan hutan saat ini bukan hanya masalah hewan dan tanaman, melainkan juga bicara masalah kepentingan manusia yang tinggal di hutan.

Menurut dia, tidak heran bila RUU Kehutanan yang sedang digodok pada saat ini juga akan mengakui eksistensi hutan adat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menargetkan bahwa RUU Kehutanan selesai sebelum 2019.

“Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat,” kata Michael Wattimena.

Oleh karena itu, ujar Michael, RUU Kehutanan penting untuk dirampungkan karena pada saat ini seiring dengan pesatnya pembangunan, kondisi hutan yang lestari cenderung menurun.

UU Kehutanan yang baru, lanjutnya, diharapkan dapat mendorong berbagai pemangku kepentingan dengan dibantu masyarakat, untuk berkewajiban melestarikan alam dan ekosistem hutan.

“Alam harus dijaga daya dukungnya agar tetap lestari, dan diurus secara adil, arif, dan bijaksana,” tuturnya.

Selain itu, pengelolaan hutan secara profesional, partisipatif, bertanggung jawab, dan terbuka harus dilakukan oleh para aparat pemerintah.

Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa RUU Kehutanan sudah masuk Program Legislasi Nasional 2015 s.d. 2019. Oleh karena itu, pihaknya optimistis produk regulasi tersebut dapat dirampungkan sesuai target.

Apalagi, Komisi IV DPR juga berpandangan bahwa saat ini telah berkembang permasalahan terkait dengan tata kelola hutan, dan produk UU lama sudah tidak bisa menjawab kebutuhan saat ini. [Antara]

73 total views, 2 views today