DPR Minta Pemda, Kemenkes, Kemenko PMK dan BPJS Aktif dan Optimalkan Program JKN-KIS

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (NETRALNEWS)

Jakarta 12/10 (Asatunews.co.id) — Sebanyak 60 juta penduduk Indonesia diketahui belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sementara cakupan jaminan kesehatan semesta secara nasional ditargetkan tercapai pada 2019.

Pimpinan DPR, ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mendorong Komisi II DPR, Komisi IX DPR, dan Komisi X DPR meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk berperan aktif dan terus melakukan optimalisasi program JKN-KIS.

“Pimpinan DPR melalui Komisi II DPR meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memproses kepesertaan masyarakat dalam program JKN-KIS melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Selain itu Komisi II DPR didorong untuk meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 agar dapat menambah kepesertaan masyarakat yang belum terdaftar JKN-KIS.

“Pimpinan DPR melalui Komisi IX DPR meminta Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan, serta mempermudah proses pendaftaran bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS,” demikian Ketua DPR. []

108 total views, 1 views today