DPR Minta Kemenkumham Kaji Ketentuan PP Pemberian Penghargaan Pelapor Tindak Korupsi

Ketua DPR Bambang Soesatyo (BREAKINGNEWS)

Jakarta 11/10 (Asatunews.co.id) — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pimpinan DPR melalui Komisi III DPR meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan kajian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Agar tidak memberikan janji kosong, mengingat pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk premi yang akan diberikan kepada masyarakat tidak serta merta pelaku dinyatakan bersalah melainkan setelah pelaku mendapatkan keputusan hakim yang tetap,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Penegasan Ketua DPR itu terkait peran serta masyarakat dalam pengungkapan adanya tindak pidana korupsi yang akan diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp200 juta, sebagaimana diatur dalam Bab III tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) tersebut.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberikan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat mengenai isi dari PP tersebut, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui syarat-syarat yang diwajibkan ketika melakukan pelaporan, agar dapat memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia,” tambah Bamsoet

Legislator dari Dapil VII Jateng juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum, mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP tersebut. []

98 total views, 2 views today