DPR Dukung Pemerintah Kirim Nota Diplomatik ke Kemenlu Singapura

Ketua DPR Bambang Soesatyo (VIVA)

Jakarta 17/9 (Asatunewsco.id) — Terkait keberatan Indonesia terhadap iklan penyediaan pekerja migran Indonesia di laman e-niaga Singapura, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi I DPR untuk meminta Duta Besar Singapura menjelaskan adanya iklan penyedia pekerja migran Indonesia yang tidak adil dan merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan Pasal 20 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“DPR juga mendukung sikap pemerintah Indonesia yang melakukan protes dengan mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Legislator dari Partai Golkar ini juga mengungkapkan, pimpinan DPR mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI bekerja sama dengan Interpol mengungkap latar belakang pembuatan iklan tersebut dan bersama Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Migrant Care untuk menuntut tindakan hukum terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi pekerja migran Indonesia.

“Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lebih selektif dalam mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melalui agen yang memang telah mempunyai izin dari Kemnaker,” jelas Bamsoet

Ditambahkan, pimpinan DPR juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kemnaker melalui agen resmi penyaluran TKI untuk memberikan pelatihan kepada TKI yang akan keluar negeri di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) agar para pekerja mempunyai bekal pengetahuan dalam menerima tawaran bekerja di luar negeri. []

547 total views, 3 views today