DPR Dorong Sederhanakan Pola Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (BREAKING NEWS)

Jakarta 2/10 (Asatunews.co.id) — Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) terkendala masalah biaya pelaksanaan pendidikan profesi, di samping sulitnya guru mendapatkan izin dari sekolah, dan surat penugasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) bagi guru honorer.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pimpinan DPR melalui Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menyederhanakan pola PPGDJ, agar guru maupun guru honorer dapat mengikuti program sertifikasi guru dan tujuan programnya menjadi tepat sasaran serta tidak membebani guru.

“Mendorong Komisi X DPR meminta Pemerintah Pusat untuk dapat membiayai PPGDJ sebagaimana anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan sebesar 20%, agar dalam PPGDJ tahun 2019 kuota yang direncanakan 100.000 orang dapat dilaksanakan seluruhnya,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakara (2/10/2018).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara ini mengimbau pihak sekolah dapat memberikan izin kepada guru yang akan mengikuti PPGDJ dengan memberikan bantuan guru pengganti, agar sertifikasi terhadap guru yang berjumlah 837.535 dapat segera dituntaskan. []

549 total views, 1 views today