DPR Dorong Kemendagri Perbaiki Prosedur Layanan Publik

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (MERDEKA)

Jakarta 19/9 (Asatunews.co.id) — Survey Indeks Perilaku Anti-Korupsi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di 10 jenis pelayanan publik, di antaranya Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kepolisian, Peradilan, layanan kesehatan, kantor desa atau kelurahan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kantor Urusan Agama, serta RT/RW, yang menyatakan masih terjadi korupsi kecil-kecilan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki prosedur pelayanan publik yang berpotensi terjadinya korupsi kecil-kecilan serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan korupsi kecil-kecilan di jajarannya.

“Mendorong Komisi VI DPR dan Komisi IX DPR meminta Kementerian BUMN serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan langsung terutama di wilayah-wilayah yang rentan dengan terjadinya korupsi kecil-kecilan tersebut,” kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Legislator Partai Golkar dari Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga ini mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan dan informasi apabila mengetahui adanya indikasi terjadinya korupsi dalam pelayanan publik, dan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi DPRNow. []

163 total views, 1 views today