Ratas Sahkan Sisa Utang Sjamsul Nursalim Rp1,1 Triliun

Mahkamah Konstitusi POSKOTANEWS

Jakarta, 12/7 (Asatunews.co.id)) – Rapat kabinet terbatas mengesahkan utang petambak yang dijaminkan oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) yang merupakan milik Sjamsul Nursalim hanya sebesar Rp1,1 triliun dari yang tadinya mencapai Rp4,8 triliun.

“Dalam BAP saudara nomor 37 pada 11 Februari 2004, Ketua BPPN menghadiri rapat kabinet terbatas dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, dan dalam ratas, Ketua BPPN melaporkan bahwa sudah menetapkan utang petambak Rp1,1 triliun dan saya diminta untuk menyiapkan bahan-bahan untuk mendapatkan persetujuan KKSK’, apakah hal ini benar?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK I Wayan Riana dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/7/2018).

“Benar kita deputi diperintahkan untuk menyiapkan materi ketua BPPN untuk ratas termasuk aset Dipasena, bahwa Dipasena ini disetujui dari ketua BPPN atas hasil ratas menyetujui aset dipasena menjadi Rp1,1 triliun dan diminta ke saya untuk membuat persetujuan ke KKSK,” jawab mantan Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMK BPPN) Mohammad Syahrial.

Syarial menjadi saksi untuk terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim melakukan dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Syamsul Nursalim. Dari jumlah Rp4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun.

Angka Rp1,1 triliun adalah utang petambak plasma yang dapat ditagihkan yaitu yang tadinya Rp135 juta berubah menjadi Rp100 juta dikalikan jumlah petambak yaitu 11 ribu petambak.

“Tidak ada memo, hanya info dari ketua BPPN untuk membuat mengenai Rp1,1 triliun yang sudah ‘diendorse’ di sidang kabinet,” kata Syahrial.

Artinya menurut Syahrial “unstainable debt” PT DCD dan PT WM senilai Rp2,8 triliun berdasarkan kurs Rp8.500 per dolar AS tidak lagi ditagihkan.

“Keputusan BPPN penghapusan atas porsi utang petambak Rp2,8 triliun sesuai sidang kabinet 11 Februari 2004 memperhatikan sebagaimana PP 17/1999 tentang BPPN bahwa BPPN berperan atas tanggung jawab sosial 11 ribu petambak plasma disamping membantu dalam pemulihan roda perekonomian khususnya di Lampung,” ungkap Syahrial.

ANTARA

259 total views, 5 views today