NEWS

Negara Belum Maksimal Laksanakan UU Perlindungan Anak

Ketua DPR Bambang Soesatyo KUMPARAN

ASATUNEWS.CO.ID– Pelibatan anak-anak yang lahir dari rahim sendiri dalam aksi bunuh diri merupakan tragedi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Demikian ditegaskan Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam tulisannya di Harian Kompas, Sabtu (26/5/2018), dengan judul “Radikalisme dan Kewajiban Negara Melindungi Anak”.

Bamsoet juga menyoroti fakta, negara belum maksimal melaksanakan UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak. “Tampak juga negara memang lemah dalam melaksanakan fungsinya melindungi anak,” ungkapnya, seraya menyebut bahwa pelibatan anak dalam tragedi bom bunuh diri di Surabaya bisa membuat gelisah siapa saja.

“Entah kapan dukacita, kesedihan, dan keprihatan itu bisa diakhiri,” sebutnya. Berhari-hari setelah peristiwa tersebut, serangan bom itu masih menjadi topik obrolan berbagai kalangan. “Wajar dan sangat beralasan, sebab tragedi di Surabaya itu bukan hanya gambar tentang serangan bom bunuh diri,” tulis Bamsoet.

Tragedi itu, tambahnya, sebuah skenario yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapa pun. “Ayah dan ibu tidak hanya merencanakan kematian mereka, tetapi juga merencanakan sebuah aksi yang merenggut nyawa anak-anak yang lahir dari rahimnya,” papar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan, sudah waktunya negara bersikap. Apalagi ada payung hukum bagi negara untuk segera menghentikan fenomena yang membahayakan itu, yakni UU No. 35/2014 tentang Perlindungan anak.

“Pasal 59A UU ini menegaskan, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Tragedi bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak hendaknya tak terjadi lagi,” ungkap Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong agar negara jangan memberi ruang kepada para ideolog untuk menebar benih-benih radikalisme. “Negara harus segera bertindak terhadap siapa saja yang menebarkan benih radikalisme pada anak-anak dan remaja,” tegas Bamsoet.

Karenanya, ungkapnya, atas nama kepentingan masa depan bangsa dan negara, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan semua organisasi keagamaan di dalam negeri. Tujuannya adalah, untuk menghentikan penebaran atau penyusupan benih-benih radikalisme pada anak-anak dan remaja.

“Biarkan pemuka agama menetapkan apa yang benar, dan apa yang salah. Berdasarkan itulah, negara bertugas mereduksi atau menghentikan penyebarluasan ajaran yang salah itu kepada anak-anak dan remaja,” pungkas Bamsoet.

KOMPAS

Popular

To Top