NEWS

Ketua DPR Beri Dukungan Rencana Aksi Nasional

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menghadiri peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

ASATUNEWS.CO.ID — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan damai. Tujuh belas langkah RAN yang diluncurkan Wapres Jusuf Kalla menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam membangun rencana kerja pembangunan yang terpadu dan komprehensif.

“Setelah berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015 lalu, Indonesia bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya sepakat mengembangkan suatu konsepsi dalam konteks agenda pembangunan pasca-2015 yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Bamsoet saat menghadiri peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, serta Wakapolri Komjen (Pol) Syafruddin.

Bamsoet menjelaskan konsep SDGs sebagai agenda pembangunan baru mengakomodasi semua perubahan dunia yang terjadi pasca-2015. Khususnya, mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

“Kita harus berbangga, dengan diluncurkannya RAN, membuktikan Indonesia sebagai komunitas internasional selalu berperan aktif dalam mewujudkan SDGs. Program ini harus kita dukung bersama,” ujar Bamsoet.

Bamsoet memaparkan RAN SDGs adalah pedoman bersama yang disusun secara inklusif, rinci, transparan, terukur dan akuntabel, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, maupun akademisi. Pedoman tersebut dibuat untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola secara terintegrasi.

Perencanaannya dikerjakan sangat intensif untuk memenuhi capaian 319 indikator dengan ribuan kegiatan yang nyata. Lebih dari 200 institusi non-pemerintah yang berkontribusi dan terlibat secara intensif memperlihatkan bahwa prinsip inklusif SDGs telah dijalankan dengan konsisten.

“Dengan adanya RAN, kita juga bisa menjadi role model bagi negara lainnya. Saya harap pemerintah Indonesia selalu membuka diri dan tak segan membagi ilmu pengetahuan kepada negara lain yang membutuhkan, teutama saudara-saudara kita dari negara yang sedang berkembang,” tutur Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, DPR RI sejak tahun 2017 lalu telah menginisiasi World Parliamentary Forum on Sustainable Development (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan). Kali pertama dilakukan di Nusa Dua, Bali 6-7 September 2017 dihadiri 47 Parlemen dari berbagai negara dan 19 Observer, dengan total partisipan sebanyak 285 orang.

Mengangkat tema “Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development”, forum ini membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan SDGs.

“DPR RI sudah menjadi leader bagi Parlemen Dunia dalam membentuk forum pertemuan SDGs. Tahun ini Insya Allah juga kembali akan kita laksanakan kegiatan serupa. DPR RI ingin membuktikan kepada dunia bahwa peran dan kontribusi aktif Parlemen dapat membantu negara dalam menyukseskan agenda SDGs,” pungkas Bamsoet. (*)

Popular

To Top