17
Min, Jan
151 New Articles

Permohonan RDP Pengawasan di Masa Reses, Azis Syamsuddin: Saya Tidak Ingin Melanggar Tatib

Azis Syamsuddin

Parlementaria
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta 18/7-- Komisi III bersurat ke pimpinan dewan untuk melakukan RDP gabungan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumham terkait adanya dokumen surat jalan buronan Joko Tjandra. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan alasan belum menandatangani surat permohonan Komisi III itu.

“Saya tidak ingin melanggar Tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja,” katanya di Jakarta, semalam.

Azis  menjelaskan sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, Badan Musyawarah dapat: a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang; b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang; c.mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau d. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik,” ujarnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Azis menambahkan dirinya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang sedang diambil oleh Kapolri dalam menindak oknum-oknum yang lalai dalam penugasan. “DPR RI dalam hal ini, tentu harus melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap aparat penegak hukum sesuai dengan tugasnya,” pungkas dia. ***