Presiden Jokowi (ANTARA)
Jakarta 22/8-- Rencana pemerintah memfokuskan RAPBN 2020 pada peningkatan kualitas SDM, sebagai upaya melesatkan daya saing nasional mendapat apresiasi dari sejumlah Anggota DPR RI. "Kami menyambut baik strategi anggaran pemerintah itu," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Siti Masrifah, dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Menurut Siti Masrifah, untuk program pengembangan SDM, rencananya akan dialokasikan ke beberapa pos yang dianggap penting, seperti dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, dan juga tambahan inisiatif baru yaitu dana alokasi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.
Fraksi PKB, lanjutnya, memandang kebijakan fiskal tahun 2020 yang bertemakan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM harus dikawal, dan dipastikan telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah dengan misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Achmad Hatari menyatakan, RAPBN 2020 yang diusulkan oleh pemerintah harus lebih memperhatikan peningkatan SDM yang lebih sehat, tangguh dan mampu bersaing di dunia internasional.
Achmad menyampaikan dalam merealisasikan rencana peningkatan SDM tersebut dibutuhkan kerja sama dan kerja keras yang jauh lebih baik dari semua pihak antara pemerintah hingga DPR RI.
Ia juga mengutarakan harapannya pemerintah harus lebih efektif dalam mengelola RAPBN 2020, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan SDM adalah aset yang tidak ternilai harganya terutama karena bangsa ini juga memiliki bonus demografi yang perlu untuk dimanfaatkan secara optimal.
"SDM adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tak seperti Jepang maupun negara lainnya yang saat ini tengah menghadapi krisis demografi, Indonesia justru diuntungkan dengan bonus demografi yang semakin meningkat," kata Bambang Soesatyo.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia.
Hal tersebut, lanjutnya, dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada periode awal 2020-2030, dilanjutkan 2030-2040.
"Jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun lebih besar, diprediksi sekitar 52 persen, dibanding usia nonproduktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun," ucap Bamsoet.
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dibekali dengan kemampuan SDM yang mumpuni.
Bambang mengingatkan, jika tidak maka ke depannya bonus demografi tersebut bukan menjadi berkah, tetapi dapat menjadi bencana.
"Persiapannya harus dimulai sejak saat ini. Mengingat bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir pada akhir 2040, di mana jumlah penduduk lansia Indonesia akan bertambah 19 persen hingga 2045," ujarnya. (Antara)
