Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong (NET)

Padang 28/2 --- Komisi VIII DPR RI berencana meninjau daerah yang terdampak langsung gempa bumi yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Gempa bumi yang melanda Solok Selatan pada Kamis (28/2) merusak 479 rumah di tiga kecamatan, yakni Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, dan Sangir Batang Hari.

Edhy Prabowo (NET)

Palembang, 30/1 - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, perlu aturan khusus dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan rakyat supaya hutan tetap lestari. Selama ini banyak kepentingan dalam pemanfaatan hutan, sehingga rakyat belum dapat memanfaatkannya secara maksimal, kata anggota DPR RI utusan Sumsel itu, di Palembang, Rabu (30/1/2019).

Jakarta 3/12 (Parlementaria)—Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menaruh tumpuan besar kepada para calon Ketua Umum yang maju dalam Musyawarah Nasional Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Munas PB PERBAKIN) XVIII yang diselenggarakan pada ‪1-2 Desember 2018‬.

Jazuli Juwaini (NET)

Jakarta, 8/2  - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan alasan fraksinya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, salah satunya definisi kekerasan seksual di RUU tersebut tidak fokus dan melebar. "Kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Fadli Zon (NET)

Jakarta, 19/12 - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, DPR selalu konsisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional karena rakyat Indonesia sejak dahulu selalu mendukung kemerdekaan Palestina dari negara Israel.

Bambang Soesatyo

Jakarta 2/12 (Parlementaria)—Pimpinan DPR memastikan stabilitas negara sangat kondusif, karena TNI, Polri dan semua unsur penegak hukum tetap mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya.