21
Sen, Okt
107 New Articles

DPR Minta Australia Evaluasi Kebijakan

Sukamta (NET)

Parlemen
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakarta, 18/12 - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Australia mengevaluasi kebijakannya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel karena dinilainya tidak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah.


"Kebijakan ini tidak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah karena mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel menunjukkan keberpihakan Australia kepada Israel," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI mengatakan kebijakan Australia meskipun hanya mengakui sebagian Yerusalem (Barat) sebagai ibu kota Israel, jika ditelaah lebih dalam ini sama saja dan sejalan dengan tindakan AS tadi.

Menurut dia, demi terwujudnya keadilan dan perdamaian di sana, serta mempertimbangkan perasaan kaum muslimin di Australia dan negeri-negeri tetangganya, Australia harus membatalkan kebijakan itu.

"Semua pihak seharusnya tidak membahas soal ibu kota Israel, karena faktanya hari ini Palestina belum diakui kemerdekaannya. Karena itu saya mendorong agar semua negara tidak mengikuti langkah Amerika dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai bukota Israel," ujarnya.

Karena itu dia menilai sebaiknya semua pihak mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh, baru bicara soal ibu kota.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison menyatakan bahwa negaranya akan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel namun tidak akan segera memindahkan kedutaan besarnya dalam waktu dekat. ***