07
Sab, Des
108 New Articles

Embivalen Kalau Ada yang Menyalahkan Inisiatif Infrastruktur

POJOK JOGYA

Opini
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

AMBIVALEN, tidak proporsional, dan cenderung menyesatkan; itulah yang bisa dimaknai dari sikap sejumlah kalangan yang menyalahkan pemerintah karena terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pun menyedihkan karena esensi kritik-kritik itu bertolak belakang dengan apresiasi publik yang mulai me­rasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur saat ini.


Bagi para praktisi bisnis, akselerasi pembangunan infrastruktur saat ini merupakan upaya mengejar ketertinggalan Indonesia jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Sedangkan bagi masyarakat kebanyakan, terutama di luar Jawa, pembangunan infrastruktur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua serta Nusa Tenggara Barat dan Timur (NTB-NTT) adalah upaya dan kerja negara mewujudkan pemerataan pembangunan. Ketika memulai masa kepresidenannya, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa pemerintahannya menerapkan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris.

Sesuai karakter geografis negara, visi Indonesiasentris tentu saja diawali dengan kerja negara melengkapi pulau-pu­lau lain di luar Jawa dengan ragam infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan daerah. Jelas bahwa ada tujuan sangat strategis yang ingin dicapai ketika pemerintah bersikukuh terus membangun infrastruktur seperti jalan, jaringan rel kereta api, pelabuhan, tol laut, bandar udara, meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, hingga realisasi proyek Palapa Ring timur-barat.

Semua proyek infrastruktur itu bertujuan menghubungkan pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya terisolasi agar bisa terkoneksi dengan daerah lain demi terwujudnya kontinuitas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Inilah nilai tambah paling utama dari akselerasi pembangunan infrastruktur itu. Jadi, bukan asal membangun.

Sudah barang tentu semua infrastruktur itu menjadi faktor pendukung aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, budaya, hingga aktivitas ekonomi, utamanya melancarkan lalu lintas barang dan jasa.

Kebutuhan Daerah

Keberanian politik mengakselerasi pembangunan infrastruktur itu sudah ditunjukkan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan infrastruktur menargetkan tercapainya pe­nu­runan biaya logistik dari 23,5% ke 19%. Target ini coba diwujudkan melalui penyediaan 2.650 kilometer jalan, pembangunan 3.258 kilometer jalur kereta api, pengembangan 24 pelabuhan, pembangunan 15 bandara baru, serta ketahanan energi melalui penyediaan 35.000 MW listrik, pembangunan kilang minyak baru, dan penyediaan layanan broad­band di seluruh penjuru Tanah Air.

Sebagian proyek infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 itu sudah memasuki tahap realisasi. Ada yang sudah selesai, lainnya masih dirampungkan. Tercatat di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi 27 proyek, di Maluku dan Papua 13 proyek, di Sumatera 61 proyek, dan sejumlah proyek di NTB serta NTT.

Realisasi semua proyek itu pasti menghadapi kendala dan risiko pembiayaan. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah pembebasan tanah. Sedangkan risiko pembiayaan mulai terlihat belakangan ini, terutama sejak terjadi gejolak nilai tukar valuta, khususnya depresiasi rupiah terhadap do­lar AS. Lalu, apakah program pembangunan infrastruktur yang digagas pemerintah itu harus dipersalahkan hanya karena rupiah mendadak terdepresiasi?

Benar bahwa ada dampak dari depresiasi rupiah terhadap pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Karena adanya dampak itulah, pemerintah me­lakukan penyesuaian di sana-sini, termasuk menunda realisasi puluhan proyek yang ter­daf­tar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tetapi, penyesuaian-penyesuaian yang wajar se­perti itu jangan dijadikan alasan untuk menilai rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan yang ngawur. Kalau gejolak nilai tukar tidak terjadi sekarang, apakah pembangunan infrastruktur juga akan tetap dinilai ngawur?

Hampir lebih dari dua dekade lamanya sejumlah ekonom atau pakar, bahkan juga para praktisi bisnis melihat, me­nilai hingga mengeluhkan minimnya ragam infrastruktur di dalam negeri. Dan, selama itu pula, persoalan infrastruktur hanya diomongkan, didiskusikan, atau diseminarkan. Kalau sekarang ada yang cenderung menyalahkan inisiatif pembangunan infrastruktur, mereka ambivalen.

Sudah menjadi fakta betapa tertinggalnya Indonesia diban­ding banyak negara lain. Banyak potensi daerah tidak bisa di­mak­simalkan nilai tambahnya akibat minimnya infrastruktur. Amati juga ketimpangan in­fra­struktur antara Jawa dengan luar Jawa.

Untuk rentang waktu yang sangat lama, jalan bebas hambatan (tol) hanya ada di beberapa provinsi atau kota di Jawa. Kota dan provinsi lain di luar Jawa bahkan tak pernah tahu kapan bisa dilengkapi dengan infrastruktur serupa. Maka, jalur jalan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Su­lawesi patut dimaknai sebagai upaya negara mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Inisiatif pemerataan pembangunan itu sudah direalisasikan. Karena belum seluruhnya rampung, suarakanlah kritik yang proporsional dan tidak menyesatkan. Proyek-proyek infrastruktur itu sangat dibutuhkan oleh semua daerah se­hingga tak layak untuk diper­sa­lahkan. Bukankah Indonesia sedang mengejar ketertinggalan infrastruktur? (Oleh: Bambang Soesatyo Ketua DPR RI, Wakil Ketua Kadin Indonesia)

Artikel ini sebelumnya dimuat di Koran Sindo dengan judul "Mengejar Ketertinggalan, Mewujudkan Pemerataan" pada Senin 8 Oktober 2018
https://nasional.sindonews.com/read/1344386/18/mengejar-ketertinggalan-mewujudkan-pemerataan-1538958855