19
Kam, Sep
124 New Articles

Yorrys Raweyai: Majelis Etik Partai Golkar Ilegal

Yorrys Raweya

Opini
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mencermati polemik keberadaan Majelis Etik akhir-akhir ini, saya berkesimpulan bahwa Majelis Etik yang tidak jelas dan ilegal itu dijadikan instrumen abuse of power oleh ketua umum Airlangga Hartarto untuk mempertahankan kekuasaannya.

Karena menurut saya tidak ada kewenangan yang diberikan AD/ART  kepada DPP Partai Golkar membentuk Majelis. Hal itu jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) AD yang berbunyi DPP dapat membentuk badan, lembaga dan kelompok kerja untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.

Pasal 27 ayat (2) AD berbunyi :
Ketentuan lebih lanjut tentang badan, lembaga dan kelompok kerja diatur dalam ART.

Pasal 25 ayat (1) ART berbunyi :
Badan atau lembaga dapat dibentuk disetiap disetiap tingkatan organisasi  sesuai kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program kerja partai.

Pasal 25 ayat (2)  ART berbunyi :
Komposisi dan personalia kepengurusan badan dan lembaga diangkat dan diberhentikan oleh dewan pimpinan partai sesuai tingkatannya.

Dengan membaca dan memahami AD/ART tsb jelas bagi kita bahwa kewenangan membentuk badan dan lembaga diberikan kepada dewan pimpinan partai disetiap tingkatan partai adalah untuk penunjang pelaksanaan program kerja partai.

Penggunaan kata badan/lembaga/kelompok kerja dalam AD bukan sekedar pengganti kata wadah, tetapi berkonotasi sebagai wadah yang khusus untuk menunjang pelaksanaan program kerja, sangat berbeda dengan Majelis yang diatur dalam keputusan dpp Golkar No. Kep-289/DPP/GOLKAR/ III/2018, tgl 21 Maret 2018, dengan tugas pokok menegakkan Integritas, Etika Pengurus/Anggota Partai Golkar dalam memelihara kemuliaan dan marwah Partai Golkar serta tugas lain yg diatur dalam sk tsb.

Pembicaraan ttg Majelis Etik memang dilakukan dalam rapat pleno tgl 29 Januari 2018, tetapi Hasil rapat pleno tsb tidak dicantumkan sbg konsideran sk pembentukan majelis etik,   Jadi secara legal formal rapat pleno tdk menjadi acuan pembentukan majelis etik

Diktum ketiga dalam sk pembentukan majelis etik menyatakan : ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur sendiri dalam peraturan organisasi Partai Golkar, ini suatu keanehan jika menempat sk dpp lebih tinggi kedudukannya dari pada peraturan organisasi.

Jika pada point 3 kajian legalitas ditulis bahwa pembentukan majelis etik dilaporkan oleh dpp Golkar dalam Rapimnas tgl 23 Maret 2018, faktanya pada  tanggal 23 Maret 2019 tsb tidak ada pelaksanaan Rapimnas, yang betul adalah tgl 23 Maret 2018, dilaksanakan Rakernas.

Point 4 kajian legalitas menyebut bahwa keputusan hasil Rapimnas tgl 23 maret 2018, merekomendasikan dpp Golkar untuk menyusun kode etik, sekali lagi kami tegaskan bahwa pada periode kepemimpinan Ailangga Hartarto belum pernah melaksankan Rapimnas, yang betul adalah tgl 23 Maret 2018 dilaksanakan Rakernas.

Dalam pasal 32 ayat (5) AD menyatakan bahwa :
a. Rakernas adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Munas.
b. Rakernas dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
Jadi suatu kekeliruan besar jika Rakernas merekomendasikan dpp untuk menyusun “ kode etik “

Lebih keliru lagi setelah kode etik disusun lansung dituangkan dalam Peraturan Organisasi No. 19/DPP/Golkar/VII/2018 tgl 23 Juli 2018

Jika kita menganggap bahwa majelis etik sangat diperlukan, maka kita harus memaafkan kekeliruan bersama Rakernas yg telah membuat rekomenadsi  diluar kewenangannya. 
Setelah itu “ kode etik “ yang telah disusun tsb minimal harus disyahkan dalam Rapimnas agar memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua kader partai Golkar dan institusi untuk melaksanakan kode etik tsb dicantum kan dalam AD/ART.

Kode etik yang dibuat oleh Majelis etik sebagaimana amanat sk pembentukannya , yang dikuat kan oleh rekomendasi Rakernas yang keliru, kemudian diatur menjadi Peraturan Organisasi, tidak otomatis mengikat secara moral kepada semua kader Partai Golkar. Apalagi kode etik tsb dilaksanakan oleh Majelis Etik yang keberadaannya tidak memiliki legal standing.

Semoga uraian diatas bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan roda organisasi yang kita cintai.
Kalau boleh kami saran agar kajian terhadap suatu aturan dan institusi partai dibuat berdasar logika organisasi , bukan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, apalagi kalau ditujukan untuk menjilat Ketua Umum yang sedang berkuasa dan ingin berkuasa terus. ***

Yorrys Raweyai  Kader Senior Partai Golkar