Golkar Pasca Pemilu 2019

Opini
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Oleh: Yorrys Raweyai (Kader Senior Partai Golkar). Dinamika internal Partai Golkar pasca Pemilu 2019 kembali menyeruak. Sekumpulan kader muda menyuarakan pergantian kepemimpinan yang saat ini dinahkodai Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munaslub 2017 tersebut dinilai “gagal” membawa perubahan signifikan yang bermuara pada kolektabilitas perolehan suara yang mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2014 lalu.

​​​​​​

Rekapitulasi suara yang dirilis KPU menetapkan partai berlambang pohon beringin ini hanya mampu meraup 12,34% suara, atau diprediksi hanya memperoleh 85 kursi di parlemen.

Hasil ini menunjukkan penurunan sejak Pemilu 2009 lalu, dimana Partai Golkar meraih 14,45% suara (107 kursi), dan Pemilu 2014 dengan 14,75% (91 kursi). Dari sisi elektabilitas, perolehan terkini itu tentu saja bukanlah hal yang menggembirakan, apalagi patut dibanggakan.

Meski deretan argumentasi politis cukup banyak yang bisa diajukan untuk sekedar memandang penuruanan suara ini sebagai suatu hal yang “wajar”.

Janji Politik

Namun, kiranya kewajaran ini tidak serta-merta dapat diterima, mengingat target perolehan 110 kursi di parlemen begitu jauh dari realisasi. Cukup banyak agenda dan program politik yang sejak awal digadang-gadang mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar, lewat begitu saja.

Setelah pucuk pimpinannya didera kasus korupsi E-KTP dan disertai “drama” penangkapan yang cukup mengernyitkan dahi, Airlangga Hartarto muncul dengan slogan “Golkar Bersih” yang cukup membuka keran harapan bagi publik. Kala itu, Airlangga bahkan menegaskan bahwa Partai Golkar yang bersih bukan hanya slogan, bukan pula moralisme tanpa isi, tapi keniscayaan politik. Mengingkari hal itu, hanya akan membuat partai tersebut merosot dan tersisihkan.

Pernyataan retoris tersebut pada gilirannya hanya berhenti sebagai retorika semata. Publik menunggu aksi, kebijakan dan manuver radikal. Paling tidak menunjukkan bahwa era kepemimpinan hasil Munaslub 2017 berbeda dengan pendahulunya. Airlangga yang diharapkan mampu membalikkan suasana kepartaian yang begitu eksklusif, oligarkis dan birokratis, menjadi lebih terbuka dan transparan, serta demokratis, tidak berhasil mewujudkannya.

Hingga pemilu selesai, kenyataan tersebut dalam perjalannya tidak kunjung menjadi kenyataan. Kepercayaan publik yang sempat merangkak naik dalam serangkaian hasil survei elektabilitas Partai Golkar pada 2018 hingga mencapai 15,5% lebih itu disebabkan euforia pergantian pucuk kepemimpinan. Trend tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kinerja kepemimpinan baru.

Beberapa figur elit Partai Golkar yang disebut-sebut sedang berurusan dengan penegakan hukum masih menempati posisi penting. “Golkar Bersih” juga belum cukup mampu menjawab tuntutan publik tentang beberapa kader Partai Golkar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam tahanan, namun tidak kunjung diberi sanksi tegas hingga saat ini.

Di tengah upaya Partai Golkar mendefinisikan dirinya, persepsi publik tidak bisa dipandang sebelah mata. Perdebatan politisasi hukum dalam setiap manuver penegakan hukum seakan menjadi keniscayaan.

Bukan persoalan siapa dan mana yang benar, namun sejauhmana dampak negatif bisa dihindari. Pada titik itulah Partai Golkar sejatinya berdiri, mengambil jarak dan menarik garis tegas tentang segala hal yang beraroma tidak sedap.

Tantangan Kedepan

Suatu hal yag tidak dimungkiri, Partai Golkar merupakan partai yang pertama kali mendeklarasikan Joko Widodo sebagai Calon Presiden dalam Pilpres 2019.

Ironisnya, dampak peningkatan elektoral justru tidak kunjung berkorelasi positif, bahkan sejak tahun 2016 lalu saat Partai Golkar mengusung kembali calon petahana tersebut. Limpahan elektoral justru berlimpah kepada PDI-P yang notabene belakangan mengusung Joko Widodo sebagai Calon Presiden.

Tekad Partai Golkar yang mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon pendamping Joko Widodo pun tidak memberi dampak lebih. Figur Airlangga tidak mampu memberi kepercayaan secara elektoral, baik bagi Partai Golkar maupun bagi Joko Widodo.

Sebaliknya, keinginan tersebut seakan mem-personalisasi dan mengidentifikasi Partai Golkar pada sosok Airlangga. Sebuah persepsi yang pada kontestasi Pilpres 2014 sebelumnya justru terkesan kontradiktif bagi partai maupun calon yang diusungnya.  

Sesungguhnya, melalui momentum Munaslub 2017 lalu, harapan kepada partai ini kembali meningkat. Tidak cukup sebulan, figur Airlangga mampu me-rebound elektabilitas Partai Golkar di akhir masa jabatan Novanto sebelumnya. Setelah itu, publik politik Golkar tidak lagi mendengar kreativitas baru dan radikal dari janji-janji politik Airlangga.

Mungkin di balik kesibukannya sebagai Menteri Perindustrian, aktivitas kepartaian Airlangga tidak terdengar nyaring di telinga publik. Bagi publik Golkar di daerah, Airlangga hanya terlihat di layar kaca, tidak di hadapan mata mereka. Retorika politik Airlangga hanya mampu terngiang di udara, tidak langsung menghampiri mata dan telinga mereka.

Kinerja politik internal partai juga cenderung terbengkalai. Hampir tidak ada keriuhan dan geliat semangat berpartai yang terekam dalam berbagai kegiatan. Di beberapa tempat, kita hanya menyaksikan agenda-agenda kepartaian yang bersifat seremonial.

Suatu hal sebetulnya cukup dipertanyakan, mengingat agenda-agenda politik saat itu terbilang cukup padat dan memerlukan soliditas internal yang kuat.

Sementara itu, di sisi lain, partai ini sedang menyambut kontestasi politik serentak yang membutuhkan energi pikiran yang memadai. Kontestasi yang membutuhkan gairah kepartaian dalam rangka menyusun berbagai strategi peroleh dan pemenangan suara. Partai Golkar tidak boleh mengabaikan kerja-kerja politik internal yang diarahkan pada konsolidasi citra dan wibawa yang selama ini telah dibangun.

Tanpa menafikan kerja-kerja pencitraan masa-masa sebelumnya, diperlukan upaya strategis dan maksimal untuk menjahit kembali citra-citra yang lambat-laun ternoda oleh berbagai kasus

Airlangga Hartarto seakan melupakan konstalasi aktual Partai Golkar yang tidak bisa direspons dengan sederhana. Meski memiliki mesin dan infrastruktur tradisional kepartaian yang kuat dan mengakar, namun tidak cukup mampu bertahan di tengah terpaan ujian, cobaan dan badai yang datang silih-berganti.

Romantisme kedigdayaan masa lalu partai warisan Orde Baru ini tidak lagi dapat dijadikan acuan untuk tetap mempertahankan nama besar partai. Apalagi dinamika partai politik di era kekininan yang sangat kompetitif dan membutuhkan respons sepenuh hati, pikiran dan tenaga.
Partai Golkar tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa konstalasi yang berlangsung saat ini sebagai akibat masa lalu dengan segala kompleksitasnya.

Anasir masa lalu masih mewarnai persepsi publik yang pada gilirannya akan turut memberi efek pada elektabilitas dalam momen-momen kontestasi.

Kepemimpinan Airlangga diraih dalam sebuah konstalasi politik internal yang sedang kisruh. Karena itu, kepemimpinannya harus mengakomodasi kekisruhan tersebut dalam bingkai kinerja yang efektif dan efisien, serta memfasilitas suara rakyat menjadi kekuatan Partai Golkar.

Oleh karena itu, mesin-mesin kepartaian harus bergerak terus tanpa henti untuk menunjukkan bahwa citra dan wibawa tetap terjaga dan terkonsolidasi dengan baik.

Sebagai harapan baru dengan wajah baru dan terlepas dari masa lalu, sejatinya Airlangga mendefinisikan dirinya sebagai figur dan karakter yang berbeda. Ia perlu membuka diri pada berbagai kegelisahan internal dan publik politik saat ini.

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya, Airlangga Hartarto masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Riak-riak kegelisahan para kader tidak patut dipandang sebelah mata, mengingat dinamika tersebut adalah sebuah keniscayaan dalam tradisi politik Partai Golkar. Partai Golkar adalah milik para kader, dimana saham terbesarnya berada di tangan kepercayaan rakyat. Hasil Pemilu legislatif 2019 sudah cukup menjelaskan kinerja kepemimpinan saat ini.

Selebihnya, biarkanlah kontestasi internal tersebut menggelegar dengan sendirinya dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang.***